Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara mengajak mahasiswa khususnya kelompok Cipayung plus di wilayah ini untuk berperan aktif mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu mengatakan bahwa mahasiswa sangat berperan penting karena memiliki jiwa kritis sehingga dapat mengoptimalkan pengawasan pesta demokrasi.
"Kehadiran pemuda sangat penting dalam berpartisipasi pada pemilihan serentak karena bisa secara bersama - sama belajar untuk mengawal demokrasi di Sumut," ujar Saut Boangmanalu usai Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Pelibatan Pemuda, Praktisi Hukum & Demokrasi Dalam Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Kabupaten Dairi, Rabu.
Acara yang dihadiri mahasiswa dan kelompok Cipayung plus itu, kata dia, bertujuan agar memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi agar lebih sadar akan hak-hak politik dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan serentak 2024.
"Bahwa pada kegiatan ini kita dapat melahirkan rumus-rumus dan resolusi untuk kegiatan teknis pada pengawasan pemilihan serentak," kata dia.
Saut mengatakan dengan kegiatan ini menjadi salah satu Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa di wilayah setempat.
Dengan kegiatan seperti ini, pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa bersama-sama mewujudkan pesta demokrasi yang aman, nyaman dan sukses.
"Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk menggairahkan pengawasan yang lebih kecil di setiap sudut masyarakat agar bangsa ini agar lebih baik ke depan, akan ada solusi bagi daerah terpencil untuk memberikan pendidikan politik," sebut dia.
Akademisi Robert Tua Siregar mengatakan dengan melibatkan para pemuda diharapkan semakin menguatkan dan pengawasan Pilkada serentak 2024.
Menurutnya, keterbatasan yang dimiliki Bawaslu tentu tidak akan mampu sendiri dalam mengawasi seluruh tahapan.
Dia mengatakan pengawasan pilkada serentak merupakan tugas bersama yang harus diwujudkan.
"Untuk proses pelanggaran semua ada prosedur yang harus dilakukan, sehingga seluruh temuan dan laporan masyarakat harus mengetahui peraturan-peraturan tersebut agar tidak keliru di lain waktu," ujarnya.
