Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah ini melalui sejumlah program unggulan yang dimiliki.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni menyatakan Pemprov Sumut berkomitmen menuntaskan kemiskinan ekstrem di wilayah ini sesuai dengan pemerintah pusat.
“Sumatera Utara siap menjadi pelopor dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini sukses," ujar Agus Fatoni, di Medan, Selasa.
Pihaknya telah menyiapkan berbagai inovasi melalui program unggulan guna menuntaskan angka kemiskinan ekstrem tersebut.
Dalam program tersebut, kata dia, pihaknya akan menggencarkan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Produktif (Mapro).
Program Mapro merupakan program yang digagas untuk membantu masyarakat yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan menggencarkan pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga tidak mampu, Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta menggalakkan pelaksanaan Bus Kesehatan Bergerak.
"Pemprov juga memiliki Program Kelapa Muda (Kelas Perempuan Mandiri Berbudaya) dan bantuan Sarana Produksi (Saprodi) pertanian dan yang lainnya," kata dia.
Fatoni mengatakan saat ini kemiskinan di Provinsi Sumut mengalami penurunan dari 8,15 persen pada Maret 2023 menjadi 7,99 persen pada Maret 2024.
Menurutnya, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen pada tahun 2024.
Dia menjelaskan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 1.228.000 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 12.000 jiwa dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1.240.000 jiwa.
Sementara Provinsi Sumut mencatat tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,78 persen pada Maret tahun 2023 atau lebih baik dibandingkan capaian Maret tahun 2022 sebesar 1,41persen.
Dalam mengoptimalkan penuntasan kemiskinan ekstrem, dia berharap pemerintah pusat dapat memperkuat sinergi kebijakan yang lebih baik sehingga kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan lebih harmonis, komprehensif dan terhindar dari tumpang tindih.
Selain itu, kata dia, diharapkan juga dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat terhadap akselerasi verifikasi validasi Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara," ujar dia.*
