Aekkanopan (ANTARA) -
Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Labuhanbatu Utara yang membentuk, melakukan seleksi hingga pelantikan komisioner KPAD Labura Periode 2024-2029 tanpa anggaran APBD mendapat apresiasi.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Labura H Arri Susilo Polopo Siregar SP di sela pelantikan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Labura Periode 2024-2029 di aula Ahmad Dewi Syukur Aekkanopan, Senin (5/8).
"Kita sangat mengapresiasi Dinas PPPA yang bisa membentuk pansel, proses seleksi hingga pelantikan hari ini. Padahal kita tahu bahwa tidak ada anggaran dalam APBD Labura untuk itu,' katanya yang datang mewakili Ketua DPRD di acara itu.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, komisinya merupakan mitra dari Dinas PPPA sehingga ia mengetahui bagaimana kinerja institusi itu. Sementara anggaran untuk KPAD juga ditampung dalam anggaran dalam dinas itu.
Ia berharap, komisioner yang baru dilantik tersebut mampu melaksanakan tugas demi memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap anak-anak di tanah Basimpul Kuat Babontuk Elok tersebut.
Hal tersebut juga dibenarkan Kadis PPPA H Dedi Aksaris Arief SPd MPd yang mengakui untuk proses pembentukan pansel, seleksi komisioner hingga pelantikan merupakan kebijakan agar lembaga itu terbentuk.
Tujuh komisioner KPAD Labura Periode 2024-2029 hasil seleksi tersebut dilantik Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM disaksikan wakilnya H Samsul Tanjung ST MH dan sejumlah pejabat lainnya.
