Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berkomitmen mewujudkan 'Sumut Mantap dan Harmoni' yang merupakan bentuk aksi nyata dalam percepatan pembangunan daerah di wilayah ini.
"Mantap mencapai target pembangunan dalam kondisi makro ekonomi yang baik dan dilakukan selaras dalam kondisi aman dan tertib. Sedangkan Harmoni merupakan keberagaman masyarakat Sumatera Utara yang di perlukan bersama dalam mewujudkannya," ujar Agus Fatoni, di Medan, Jumat.
Dia menjelaskan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanggulangan bencana dan penanganan penyalahgunaan narkoba merupakan program prioritas guna mewujudkan ‘Sumut Mantap dan Harmoni.
Ini merupakan bagian dari 111 indikator keberhasilan Pj Gubernur yang menjadi tuntutan pemerintah pusat. Untuk itu, menurutnya, dibutuhkan gerakan serentak oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi target-target tersebut.
Hal itu, kata dia, perlu kerja sama sinergi seluruh semua pemangku kebijakan terkait sehingga dapat mewujudkan program prioritas tersebut.
"Perlu dilakukan kerja sama dan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, bergerak membangun serentak dan membangkitkan kebanggaan sebagai warga Sumatera Utara," sebut dia.
Semenjak Agus Fatoni dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara terdapat perubahan signifikan terkait inflasi di Sumut.
Adapun inflasi di Sumut sebesar 4,26 persen pada bulan Mei menjadi 3,35 persen pada bulan Juni atau turun 0,91 persen.
Kemudian, terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, Fatoni menegaskan untuk menciptakan pilkada aman, tertib dan damai serta sesuai dengan regulasi.
Menurutnya, sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Derah dan pemangku kebijakan lainnya juga sangat penting.
Selain itu, menjaga netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, monitoring perkembangan politik, mitigasi konflik sosial, sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu dijaga.
"Tentunya harus berdasarkan regulasi, sinergi dengan OPD, Forkopimda dan stakeholder, memantau perkembangan politik, menegakkan netralitas ASN, kelancaran distribusi logistik, deteksi dini kemungkinan konflik sosial, sosialisasi, memberi pendidikan politik ke masyarakat. Dan yang terpenting adalah mempercepat penyaluran anggaran untuk kebutuhan KPU, Bawaslu dan keamanan," ujar dia.
