TP PKK: Revitalisasi posyandu bantu pemerintah tekan stunting

Medan (ANTARA) - Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara Dessy Hassanudin mengatakan revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dapat membantu pemerintah menekan angka stunting di wilayah ini.

“Sebagai pembina posyandu, revitalisasi posyandu adalah hal yang harus ibu-ibu lakukan guna menekan angka stunting, membantu pemerintah daerah, khususnya desa-desa yang rawan agar keluar dari zona merah," ujarnya setelah melantik Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang dan Tapanuli Utara di Medan, Selasa.

Dia menjelaskan posyandu memiliki peran penting bagi kesehatan masyarakat karena dapat menjadi sarana memantau perkembangan anak, balita, ibu hamil dan menyusui.

"Sehingga merevitalisasi posyandu menjadi hal penting yang juga mesti dilakukan guna menekan angka stunting tersebut," kata dia.

Ia mengajak kedua Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Deliserdang dan Tapanuli Utara yang baru dilantik menggerakkan masyarakat dalam kegiatan posyandu hingga melaksanakan penyuluhan di posyandu dan di luar posyandu.

"Segera berkoordinasi dengan penggerak PKK provinsi, jika ada hal yang perlu dikonsultasikan," kata dia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menurun angka prevalensi stunting 2,2 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yakni 18,9 persen dari tahun sebelumnya 21,1persen.

Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan upaya pengendalian prevalensi stunting menjadi prioritas daerah yang harus menjadi perhatian semua pihak.

"Guna mendukung program percepatan penurunan stunting tahun ini kita menganggarkan Rp370 miliar," ujarnya setelah mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden, beberapa waktu lalu.

Dalam anggaran tersebut, orang nomor satu di Pemprov Sumut ini optimistis bahwa pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait mampu mencapai target nasional pada 2024.

Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, salah satunya akses layanan kesehatan di daerah terpencil.

Oleh karena itu, Pemprov Sumut berkomitmen terus meningkatkan efektivitas program intervensi yang ada, sembari mengembangkan inisiatif baru yang lebih inovatif dan terarah.

“Misalnya percepatan intervensi langsung pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja," katanya.