Medan (ANTARA) - Tim Penggerak (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan enam standar minimal pelayanan posyandu terlaksana dengan baik di Kota Tebing Tinggi.
Keenam bidang standar pelayanan maksimal (SPM) itu yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.
"Kita ingin memastikan layanan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat," ungkap Ketua TP PKK Provinsi Sumut Kahiyang Ayu didampingi Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi Susmira Wanti dalam keterangan tertulis di Medan, Selasa.
Pihaknya telah mengunjungi dua Posyandu, yaitu Posyandu Meranti I di Kelurahan Timbangan, dan Posyandu Mawar 3 di Kelurahan Pasar Gambir.
Kahiyang juga memberikan bingkisan berupa bahan pokok bagi para lanjut usia, buku bacaan serta peralatan mewarnai untuk balita dan siswa pendidikan anak usia dini (PAUD).
"Kami berharap kunjungan kabupaten/kota terus aktif memberdayakan Posyandu dengan berkolaborasi, sehingga enam SPM tercapai dan berjalan maksimal," papar Kahiyang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut Parlindungan Pane mengatakan kunjungan ke Posyandu oleh TP PKK Sumut ini implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Permendagri ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan mengoptimalkan fungsi Posyandu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan.
Hal ini bertujuan meningkatkan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk gizi, imunisasi, dan pendidikan kesehatan.
"Kolaborasi enam SPM itu melibatkan Dinas Kesehatan, Perpustakaan, Pekerjaan Umum, Perkim, Sosial dan Satpol PP. Kita memastikan bantuan pemerintah nantinya diterima langsung manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Di antaranya Pemprov Sumut memberikan pelayanan kesehatan, makanan tambahan, sarana dan prasarana (sarpras) pendukung kesehatan.
"Namun karena di provinsi tidak ada kabid PAUD di Dinas Pendidikan, maka diganti dengan bantuan buku bacaan/cerita serta sarpras pendukung untuk PAUD," ungkap Parlindungan.
