Ketua DPRD Sumut: Pendidikan antikorupsi dimulai dari keluarga

Medan (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting mengatakan pendidikan antikorupsi harus dilakukan dari keluarga karena peran orang tua sebagai peletak pondasi awal membangun perilaku antikorupsi.

"Didikan orang tua terutama seorang ibu berperan membentuk karakter anak yang jujur, tanggungjawab dan berintegritas," ujar Baskami usai menghadiri kegiatan bimbingan teknis dengan tema Mewujudkan Keluarga Berintegritas dengan Penanaman Nilai Antikorupsi, yang diselenggarakan KPK RI, di Medan, Rabu.

Dia mengatakan keteladanan yang diberikan orang tua kepada anak karena menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, bertanggungjawab yang dimulai dari hal-hal keseharian terkecil.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sebuah sistem yang transparan, akuntabel dan kredibel.

"Kepekaan sosial, tenggang rasa dan harus ditumbuhkan sejak dini," ucapnya.

Sementara pada kegiatan bimbingan teknik tersebut, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan setiap individu berpotensi menjadi pelaku korupsi.

"Gerakan ini mengingatkan kita tentang pentingnya nilai integritas. Kita mau membentuk keluarga bahagia yang selalu mencegah terjadinya korupsi," katanya.
 
Berdasarkan hasil survei KPK RI, kata Kumbul, pada keluarga hanya empat persen orang tua yang menanamkan kejujuran kepada anak-anak.

"Sisanya semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ayah dan ibunya dengan pekerjaannya dan anak dengan aktivitas keseharian," katanya.

Tak hanya itu, menurut Kumbul, sebanyak 78,3 persen istri tidak pernah menanyakan asal pendapatan ataupun barang yang diberikan oleh suami.

Dalam sambutannya Penjabat Gubernur Sumut Hassanudin menyatakan pihaknya mengapresiasi gerakan penanaman nilai antikorupsi pada keluarga.

"Saat ini, Sumut mewujudkan program prioritas, di antaranya clean governance, daya saing, penanggulangan stunting, kemiskinan, pengangguran terbuka dan peningkatan pelayanan publik," katanya.

Menurut Hassanudin, upaya penanaman nilai antikorupsi pada aparatur pemerintahan juga harus dimulai di tingkat keluarga.

"Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tim dan unit kerja kita, sehingga kami membutuhkan dukungan KPK dalam hal ini," ucapnya.