Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya menurunkan kemiskinan di wilayah ini antara lain dengan melaksanakan program Masyarakat Produktif (Mapro).
"Mapro merupakan program pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif," ujar Kepala Dinas Sosial Sumut, Sri Suriani Purnamawati, di Medan, Kamis.
Ia mengatakan langkah ini juga digagas sebagai bentuk kepedulian Pemprov Sumut untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat yang awalnya tidak memiliki penghasilan, diberi bantuan sehingga memiliki penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Program Mapro dikhususkan bagi masyarakat miskin ekstrim," kata Sri Suriani.
Menurutnya, kemiskinan ekstrim adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan esktrim inilah yang menjadi sasaran utama dalam melaksanakan program Mapro.
"Pemprov Sumut sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang dikategorikan miskin. seperti, Kabupaten Batubara, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias, Tapanuli Tengah, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai, dan Samosir," sebutnya.Selain program Mapro, kata dia, Pemprov Sumut juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT), sembako, program keluarga harapan, dan jaminan kesehatan, dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.
“Pada tahun 2023 Pemprov Sumut telah memberikan bantuan berupa ternak ayam. Ini sebagai langkah menurunkan kemiskinan ekstrim,sehingga mereka mempunyai penghasilan dan bisa mencukupi kebutuhan sendiri,” ujarnya.
Ia menuturkan angka kemiskinan di Sumut pada tahun 2022 mencapai 8,42 persen. Angka ini merupakan salah satu capaian yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam mengentas kemiskinan.
“Bahkan instruksi presiden, pada tahun 2024 menargetkan angka kemiskinan ekstrim itu nol persen. Saat ini angka kemiskinan esktrim di Sumut 1,41 persen," katanya.
Sri Suriani mengatakan pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan negara dalam menyejahterakan masyarakat. Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi masyarakat bisa memperoleh pendidikan, kesehatan, ekonomi yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.
“Kesejahteraan itu biasanya diukur melalui indeks pembangunan manusia atau IPM yang di dalamnya mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Saat ini, IPM di Sumut 72,71 persen. Jadi salah satu penyebab bangsa Indonesia terjajah karena kemiskinan dan kebodohan, sehingga mudah ditindas. Dengan adanya kemerdekaan, segala upaya dari perintis, pejuang, pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan ini,” ujarnya.
