BPBD Kota Medan bangun budaya sadar bencana

Medan (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Sumatera Utara, terus membangun budaya sadar bencana dengan menyosialisasikan dan menyimulasikan tanggap darurat bencana di daerah ini.

"Kita baru saja mengelar sosialisasi dan simulasi tanggap darurat bencana karyawan BRI Cabang Gatot Subroto dan Iskandar Muda di pekan lalu," ujar Ketua Tim Kerja Lingkup Kesiapsiagaan BPBD Kota Medan Muhammad Yamin Daulay di Medan, Senin.

Dalam menyosialisasikan tanggap darurat bencana, kata dia, maka warga Kota Medan harus memahami lokasi ancaman bencana di sekitar wilayah tempat tinggal.

Pemahaman tersebut membuat mereka terlatih untuk mengevakuasi secara mandiri ke tempat terdekat bila terjadi bencana, sehingga mengurangi korban jiwa maupun kerugian harta benda.

"Di samping itu, kita sosialisasikan juga pembentukan satuan-satuan siaga bencana di lingkungan usaha dan kerja masing-masing," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 meminta pemerintah memprioritaskan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat.

Selain itu, mengidentifikasi risiko bencana, termasuk memasukkan risiko bencana ke dalam daerah rawan bencana di wilayah masing-masing. "Bahkan di lokasi rawan bencana ini tidak boleh menjadi sasaran investasi terhadap suatu daerah," ungkap Yamin Daulay.

Presiden RI Joko Widodo pada Maret lalu meminta pemerintah daerah memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, sehingga jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.

"Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya," kata Jokowi saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2023.

Dengan masuknya risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, kata Jokowi, maka ada informasi yang jelas lokasi yang boleh atau tidak menjadi sasaran pembangunan.

Hal ini, kata dia, juga akan memudahkan petugas di lapangan untuk menindak pembangunan yang melanggar rencana tata ruang daerah, dan berisiko meningkatkan risiko bencana.

“Pelaksanaan terutama nih betul-betul di lapangan ada orang mau bangun, ‘eh enggak boleh’, ada mau bangun ‘eh ini rawan tanah longsor enggak boleh’," kata Presiden.