Keikhlasan pemangku kepentingan membangun "Pantai Barat Madina" digugat

Madina (ANTARA) - Persoalan sejumlah infrastruktur di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal hampir setiap tahun selau menjadi keluhan para warga yang ada wilayah itu.

Keluhan pembangunan sejumlah sektor infrastruktur termasuk jalan di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Pantai Barat Madina itu sejak zaman Bupati Amru Daulay selalu disuarakan masyarakat termasuk para tokoh.

Ada enam kecamatan di wilayah Pantai Barat yakni Kecamatan Lingga Bayu, Ranto Baek, Batahan, Sinunukan, Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis yang selalu mengharapkan sentuhan pembangunan yang layak dari pemerintah daerah.

Faktor cuaca yang melanda Madina pada belakangan ini menampakkan ketidakberesan pembangunan infrastruktur yang memadai itu di daerah Pantai Barat.

Misalkan saja di beberapa desa yang ada di Kecamatan Ranto Baek yang dalam beberapa hari ini menyuarakan infrastruktur jalan layak. Hal yang sama juga dirasakan warga beberapa di Kecamatan Batahan

Belum lagi daerah Sulang Aling Kecamatan Muara Batang Gadis untuk menuju desa itu tiada jalan lain kecuali harus naik perahu mesin (robin).

Atas kondisi itu, putra Pantai Barat, Arsidin Batubara yang dikonfirmasi ANTARA, Kamis (8/12) mempertanyakan keikhlasan semua pihak khususnya pemangku kepentingan dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur khususnya di Pantai Barat.

"Masalahnya sekarang yang perlu dipertanyakan adalah keikhlasan kita semua khususnya pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten induk dengan mempersiapkan daerah itu sebagai calon daerah otonomi baru dengan lebih memperhatikan pembangunan khususnya pada aspek insfrastruktur dasar yang ada di Pantai Barat," ujar anggota DPRD Madina dari fraksi Golkar itu.

Menurut masyarakat Pantai Barat, kata Arsidin akibat hilangnya rasa keikhlasan yang tulus dari para pemangku kepentingan pembangunan di Madina itu telah membuat wilayah itu menjadi tertinggal bila dibandingkan dengan sejumlah kecamatan yang ada di kabupaten itu.

Padahal sejak dari dulu sampai sekarang wilayah Pantai Barat dikenal sebagai penghasil devisa negara sektor non migas (kelapa sawit) bagi APBN. 

Oleh karena itu, putra kelahiran Muara Batang Gadis itu mengimbau dan mendorong agar para pemangku kepentingan pembangunan supaya lebih “memanusiakan manusia” dalam kebijakan pembangunannya yg ditandai dengan perbaikan insfrastruktur dasar yang memadai sehingga arus barang dan jasa berjalan dengan normal.

Buruknya infrastruktur itu, juga telah membuat sejumlah kalangan di Pantai Barat kembali melontarkan pemekaran Pantai Barat dari kabupaten induk Madina.

"Pemekaran Pantai Barat sesungguhnya telah selesai, hanya saja butuh kesabaran dari kita semua sembari berdoa agar pemerintah pusat segera mewujudkannya dengan menetapkan undang-undang tentang pemekaran Kabupaten  Pantai Barat itu sendiri," jelas dia.