Medan (ANTARA) - Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang merupakan tujuan dasar dan paling essensial, tidak lain adalah mengangkat kehidupan manusia yang berada pada lapisan paling bawah atau penduduk miskin, kepada tingkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu.
Strategi pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator gross domestic product/ gross national product (GDP/GNP) yang menjadikan manusia sebagai input dalam proses pertumbuhan, bukan sebagai sasaran pertumbuhan itu sendiri, merupakan salah satu indikator dalam pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah yang notabene tidak komprehensif khususnya pada sisi humanis.
Ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP) di tahun 1990 adalah “Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Munculnya indikator HDI ini bukan berarti mengenyampingkan peran GDP, tetapi bagaimana menerjemahkan GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Proses penerjemahan itu kadang-kadang berhasil, tetapi tidak jarang yang gagal. Ada beberapa negara yang berhasil mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, demikian pula sebaliknya beberapa negara dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan. pembangunan manusia (HDI) yang rendah.
Indikasi ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara pencapaian pembangunan ekonomi dengan pencapaian HDI yang secara teori memiliki korelasi yang positif dan saling berkaitan. Artinya, pencapaian pertumbuhan ekonomi sejalan dan searah dengan pencapaian pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya didukung dengan pencapaian pembangunan manusia yang tinggi pula.
Tabel 1. Nilai & Peringkat HDI dan Pertumbuhan Ekonomi
Negara-Negara ASEAN
Tabel 1 menunjukkan pada tahun 2019, IPM Indonesia sebesar 0,718 dengan rangking 4 di tingkat negara-negara ASEAN dengan Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen dengan rangking 4. Jika kita bandingkan dengan Negara Malaysia yang mempunyai Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen dan rangking 5 (lebih rendah dari Indonesia) namun IPM mempunyai nilai sebesar 0,819 atau rangking 2 (lebih tinggi dari Indonesia). Ini membuktikan bahwa tidak selamanya tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hal ini diukur dengan PDB atas dasar harga konstan tahun 2010, akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia negara tersebut (IPM). Begitu juga sebaliknya tidak selamanya pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menurunkan kualitas pembangunan manusia (IPM).
Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Asumsi dasar pendekatan SDM merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (economic reasons) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.
Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan manusia.
Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumahtangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumahtangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja.
Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antar keduanya (UNDP, 1966 : 87).
Melalui upaya pembangunan manusia kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.
Faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaan sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam pengusahaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.
Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif, regulasi dan kebijakan yang mantap dari pemerintah akan memperkuat hubungan keduanya.
Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan anggaran dalam hal pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar, disamping kegiatan pengeluaran rumah tangga. Hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja.
*) Statistisi Ahli Pertama, Muhammad Iqbal, SE
