Medan (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) setempat memprioritaskan bedah rumah di kawasan pesisir Belawan.
"Kita minta Dinas PKPPR Kota Medan supaya memprioritaskan perbaikan rumah maupun bedah rumah bagi warga yang tidak mampu di kawasan pesisir Belawan," ucap Haris di Medan, Minggu.
Pernyataan itu ditegaskan menyikapi kebijakan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, yang akan melakukan perbaikan rumah kumuh lewat program bedah rumah.
Sebab, lanjut dia, saat ini banyak masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Belawan miliki rumah yang tidak layak huni dengan lingkungan kumuh, di antaranya Kelurahan Bagan Deli.
Selain itu, pembenahan lingkungan kumuh ini erat kaitannya dengan kondisi sanitasi yang buruk dan menjadi penyebab utama meningkat angka stunting atau kekerdilan.
"Bila pemukiman tidak dibenahi, kasus stunting tetap berkelanjutan. Kebersihan dan penataan lingkungan harus sejalan. Dinas Pekerjaan Umum, kita ingatkan serius membenahi infrastruktur lingkungan kumuh di Belawan," ungkap Haris.
Baca juga: DPRD Medan dorong pendataan ulang penerima dana atas jasa pelayan masyarakat
Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Sherivia Faradilla, mengaku jumlah prevalensi kekerdilan di Kota Medan mencapai 0,47 persen di penimbangan Februari 2022.
"Setiap tahun kita ada penimbangan dua kali, yakni Agustus dan Februari. Kemarin kita menimbang sekitar 550 anak, dan Pemkot Medan menetapkan 63 lokus penanganan kekerdilan," katanya.
"Memang saat ini angka kekerdilan anak tertinggi di Kota Medan berada di Kelurahan Sicanang, Medan Belawan dengan sekitar 50 jiwa," terang Sherivia.
