Pemerintah belum terpikir terapkan PPKM Darurat meski kasus meningkat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyatakan belum terpikir untuk kembali menerapkan PPKM Darurat menyusul meningkatnya kasus konfirmasi harian COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan asesmen level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai dengan saat ini pemerintah belum terpikir untuk melakukan pemberlakuan PPKM Darurat kembali apalagi sampai melakukan lockdown," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers daring tentang hasil ratas evaluasi PPKM di Jakarta, Senin.(24/1)

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu juga mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi PPKM.

Namun, lantaran banyak yang belum diketahui mengenai COVID-19, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dengan tetap melibatkan pakar untuk mengambil keputusan ke depan.

Baca juga: Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Medan sudah 30,21 persen

Luhut pun meminta setiap kepala daerah dan Forkompimda setempat agar kembali taat kepada aturan asesmen level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kebijakan yang dituangkan untuk mencegah terjadinya dampak buruk di kemudian hari.

Mengingat gejala Omicron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk atau flu biasa, Luhut mengimbau agar masyarakat segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut, tidak pergi ke area publik, atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala seringan apapun.

Pemerintah pun terus melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntikan vaksin di gerai-gerai yang telah disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi.

"Saya memohon khusus kepada seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan Wilayah di daerah-daerah yang dosis 2 umum dan Lansia masih di bawah rata-rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omicron ini," katanya.

Hingga saat ini tingkat vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali berada pada posisi 91 persen untuk dosis 1 umum dan 75 persen untuk dosis 1 lansia.

Selain itu, tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69 persen dan dosis 2 juga sudah mulai meningkat.