Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara Edy menilai tugas Brilian Mokhtar sebagai Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sumut lebih berat ketimbang tugas dirinya sebagai kepala daerah.
"Sedikit saya tahu tentang job diskripsinya walubi, pertama melakukan bimbingan kepada umat Buddha ketua dilantik tadi, seluruh yang beragama Buddha di Sumatera Utara adalah tanggungjawabnya," kata Edy saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Walubi Sumut di Medan, Sabtu (27/11) .
Karena harus memberikan bimbingan dan menjadi pengayom, menurut Edy, bukanlah tugas yang mudah. Ia mengibaratkan Ketua Walubi Sumut Brilian Moktar seperti payung yang melindungi orang lain dari panas atau hujan.
Baca juga: Pemprov Sumut targetkan perbaikan jalan 400 kilometer pada 2022
"Begitu berat jabatan anda, lebih berat dari jabatan gubernur," katanya yang disambut tepuk tangan tamu undangan yang hadir.
Selain itu dia juga berpesan agar walubi dapat turut serta menjaga kerukunan umat beragama yang saat ini sudah baik menjadi lebih baik.
"Dengan segala persyaratan ibadah masing-masing, ini harus masing-masing mengetahui. Tugas walubi sebagai jembatan silaturahmi kegiatan sosial, yang tadi disebutkan melakukan kongkret di Sumatera Utara ini. Apapun agama kita kalau kita tidak bisa bermanfaat dengan orang lain, percuma kita beragama. Sebaik-baiknya orang beragama, sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain," pesannya.
Kehadirannya di acara pelantikan walubi, kata Edy merupakan bentuk dukungan dirinnya. "Saya datang sebagai Gubernur Sumatera Utara, rakyat saya dari mulai islam mulai dari islam, katolik, hindu, buddha dan konghucu. Tadi saya menyampaikan satu persatu ucapan salam, dari masing-masing agama, itu lah Sumatera Utara, siapa pun yang mau jadi Gubernur Sumatera Utara harus tau kemajemukan itu," ungkapnya.
Ketua DPD Walubi Sumut Brilian Moktar mengatakan pihaknya berkomitmen menjalankan Buddha Dharma. Selain itu juga dia siap bekerjasama dengan pemerintah.
"Kita harus menjadi pelekat pemerintah, karena AD/ART menyebut kan tunduk kepada UU 1945, jadi kita harus tunduk kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Itu wajib," katanya.
Mantan anggota DPRD Sumut itu juga siap bekerjasama dengan seluruh organisasi masyarakat lintas agama.
"Saya berharap dukungan masyarakat dan alim ulama, kita siap bekerjasama dibidang apapun, sosial dan apapun. Kemarin saya diundang bicara toleransi, kita butuh kerja kongkret mengenai hal itu," tuturnya.
