Tanjungbalai (ANTARA) - Terkait rencana Pemkot Tanjungbalai melaksanakan seleksi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk tahun anggaran 2021 yang menuai protes dari sejumlah kalangan, anggota DPRD Tanjungbalai, Said Budi Syafril mengimbau semua pihak agar objektif menyikapinya.
Pendapat itu dinyatakan Budi menanggapi pandangan sejumlah pihak mengatasnamakan lembaga, pribadi hingga komentar nettizen melalui media sosial (facebook) dan menjadi perdebatan ditengah-tengah masyarakat.
"Hendaknya menilai secara objektif bahwa seleksi TKS itu merupakan upaya Pemkot Tanjungbalai untuk menempatkan para TKS yang mampu bekerja sesuai bidangnya, tidak hanya terkesan membebani keuangan daerah," kata Budi, Kamis (15/1).
Baca juga: DPRD Tanjungbalai kesal penyampaian hasil reses minim kehadiran OPD
Politisi Golkar itu melanjutkan, jika para TKS yang mengikuti seleksi nanti benar-benar mampu kenapa harus ada pihak yang terkesan keberatan sampai berpikir bahwa seleksi hanya akal-akalan atau permainan oknum pejabat maupun anggota dewan untuk meraup keuntungan pribadi.
Menurut Budi, untuk menghilangkan salah paham diantara pihak yang mendukung dan menolak dilakukannya seleksi TKS, semua pihak harus objektif dalam menilainya sehingga tidak menjadi stigma negatif bagi Pemkot Tanjungbalai.
Artinya, kata Budi, ber kesempatan kepada Pemkot melakukan seleksi kompetensi kepada para TKS sesuai dengan persyaratan yang salah satunya tes urine sebagai bukti bebas narkoba, namun Pemkot juga harus terbuka mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan.
"Mari kita menilai secara objektif. Disatu sisi kita patut mendukung Pemkot melakukan seleksi, disisi lain kita juga menuntut agar Pemkot Tanjungbalai transfaran dalam hal mengumumkan hasil seleksi tersebut," ujar Said Budi Syafril.
Sebelumnya, saat memimpin apel gabungan seluruh TKS di lingkungan Pemkot Tanjungbalai, Sekretaris daerah, Yusmada mengumumkan bahwa terhadap TKS akan dilakukan ujian tertulis yang direncanakan pada Februari atau Maret 2021.
"Hasil ujian tersebut akan menjadi acuan Pemkot Tanjungbalai menyeleksi TKS yang pantas untuk dipertahankan atau diberhentikan," kata Yusmada, Kamis (7/1) pekan lalu.
