Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut sekitar 14 ribu desa di Indonesia belum menikmati aliran listrik yang turut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Kalau di desa, semua bertumpu kepada kondisi pemerintahan desa yang beragam," kata Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan dalam Forum Merdeka Barat di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, listrik menjadi salah satu infrastruktur yang mendukung kepentingan utama masyarakat termasuk jalannya pemerintahan desa.
Padahal, lanjut dia, pemerintahan desa memegang peranan penting bagi rakyat mulai dari mengurus keperluan kelahiran hingga kematian warga.
Selain 14 ribu desa di Tanah Air yang belum menikmati listrik, Benny mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan sebanyak 10 ribu desa tidak memiliki kantor.
Akhirnya, garasi rumah kepala desa menjadi kantor untuk menjalankan pemerintahan desa.
Padahal, lanjut dia, sebanyak 18 kementerian dan lembaga berurusan langsung dengan desa.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 99,90 persen bagi rumah tangga pada 2019.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta, Kamis (24/10) mengatakan hingga kuartal ketiga 2019 elektrifikasi baru mencapai 98,86 persen atau sebanyak 68.037.004 unit rumah tangga.
"Saat ini kami terus berupaya untuk menggenjot dan memantau prosesnya, untuk bisa meraih target itu," ujarnya.
Ia menambahkan target rasio elektrifikasi pada 2019 itu meningkat dibandingkan pencapaian 2018 yang sebesar 98,30 persen.
Sementara itu untuk 2020, pihaknya menargetkan rasio elektrifikasi bagi rumah tangga sudah mencapai 100 persen.
