Tapanuli Utara (ANTARA) - Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan berharap, dalam kepemimpinan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tiga hal mendesak dalam memajukan kemakmuran masyarakat Tapanuli raya segera terealisasi, yakni terwujudnya pendirian universitas negeri di wilayah itu, dibangunnya jalan tol Parapat-Tapanuli Tengah, serta terwujudnya Provinsi Tapanuli.
"Harapan kita, semoga Pak Jokowi dan KH Ma'aruf mewujudkan pendirian universitas negeri di Taput, pembangunan jalan tol Parapat-Tapteng, dan berdirinya Propinsi Tapanuli," sebut Nikson kepada Antara, Jumat (28/6).
Ketua DPC PDIP Taput itu sangat yakin bahwa dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma’aruf Amin, kemakmuran bangsa dalam bingkai NKRI yang semakin kuat akan segera terwujud.
"Dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat, khususnya untuk wilayah Tapanuli raya, ketiga hal tersebut sangatlah mendesak untuk diwujudkan," ujarnya.
Menurutnya, saat ketiga hal itu terealisasi, wilayah Tapanuli yang sebelumnya terlanjur akrab dalam sematan istilah "peta kemiskinan", tentunya akan berubah drastis menjadi sebuah wilayah yang masyarakatnya makmur dan sejahtera.
"Program pembangunan jalan tol sangat berdampak dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya, dengan realisasi pembangunan tol Parapat-Tapanuli Tengah akan sangat berdampak pada kemajuan pariwisata danau toba yang kompleks dengan wisata laut Sibolga dan Tapanuli Tengah," terangnya.
Demikian halnya, dengan berdirinya universitas negeri di wilayah itu juga diyakini akan memberikan dampak positif pada pengembangan multi sektoral demi kemakmuran masyarakat.
"Untuk lebih menekankan akan harapan demi harapan ke depan, maka berdirinya Provinsi Tapanuli menjadi jawabannya. Hal tersebut akan membuktikan bahwa Tapanuli raya adalah daerah yang kaya akan hasil bumi, kaya destinasi wisata, bukan peta kemiskinan," imbuhnya.
Dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres, Nikson mengajak seluruh masyarakat Indonesia secara khusus masyarakat Taput untuk menghormati dan menghargai putusan dari MK yang merupakan putusan tertinggi di negeri ini.
"Persatuan dan kesatuan menjadi modal kuat kita untuk mendukung kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amin," tukasnya.
