Medan, 24/11 (Antarasumut) - Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menyebutkan, daerah itu bukan hanya tercatat sebagai terbanyak yang menyelenggarakan pilkada, tetapi juga menjadi satu-satunya daerah yang mengalami penundaan paling lama dalam pelaksanaan.
"Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 23 daerah menggelar pilkada. Sementara dari sekitar 218 pilkada di Indonesia, yang tertunda paling lama misalnya cuma di Sumut yaitu Kota Pematang Siantar yang baru saja digelar pada pekan lalu," katanya di Medan, Kamis.
Dia mengatakan itu setelah sebelumnya menerima rombongan Ketua dan Seketaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia yang menggelar rapat pimpinan di Medan.
Menurut dia, pada pillkada tahap ke dua tahun 2017, hanya ada dua daerah yang melaksanakan pilkada di Sumut yakni Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
"Untuk Kota Tebing Tinggi ternyata hanya memiliki satu pasangan calon," ujar Erry.
Sementara untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018, ada delapan kabupaten/kota serta provinsi yang akan menggelar pilkada.
Delapan kabupaten/kota itu yakni Deliserdang, Langkat, Batubara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Tapanuli Utara, Dairi, dan Kota Padang Sidempuan.
"Pemprov Sumut berharap pilkada termasuk pemilihan Gubernur Sumut serta pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pilpres pada 2019 berlangsung lancar dan aman," katanya.
Pemorov Sumut, ujar HT Erry Nuradi, ingin dan berharap besar bahwa Sumut selalu dalam keadaan aman dan kondusif di sepanjang masa baik saat ada pilkada.
Ketua KPU RI Juri Ardiantoro mengatakan, rapat pimpinan KPU yang digelar di Medan diharpkan bisa dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada.
