Nias, Daerah Tertinggal Dengan Sejuta Potensi

Di Sumatera Utara, hampir tidak ada yang tidak mengenal Kepauluan Nias, sebuah daerah kepulauan di bagian barat provinsi itu yang memiliki luas wilayah sekitar 5.625 km per segi.

Kepulauan itu terdiri dari lima daerah, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa.

Kabupaten Nias yang sering disebut kabupaten induk terdiri dari 10 kecamatan, yakni Bawolato, Botomuzoi, Gido, Hili Serangkai, Hiliduho, Idanogawo, Ma`u, Somolo-molo, Ulugawo, dan Sogae`adu.

Dengan luas wilayah luas 980,32 km per segi dan penduduk 131 ribu jiwa, daerah itu memiliki kepadatan penduduk hanya 134 jiwa per km persegi.

Kabupaten Nias Utara dengan ibu kota Lotu terdiri dari 11 kecamatan, yakni Afulu, Alasa, Alasa Talumuzoi, Lahewa, Lahewa Timur, Lotu, Namohalu Esiwa, Sawo, Sitolu Ori, Tugala Oyo, dan Tuhemberua.

Kabupaten itu memiliki luas wilayah 1.202,78 km per segi dengan penduduk sekitar 127 ribu jiwa atau kepadatan 106 jiwa per km persegi.

Kabupaten Nias Barat dengan ibu kota Lahomi terdiri dari delapan kecamatan, yakni Lahmi, Llfitu Moi, Mandrehe, Mandrehe Barat, Mandrehe Utara, Moro`o, Sirombu, dan Ulu Moro`o.

Dengan luas wilayah sekitar 544,09 km per segi dengan penduduk 81 ribu jiwa lebih, daerah itu memiliki kepadatan 150 jiwa per km per segi.

Kabupaten Nias Selatan dengan ibu kota Teluk Dalam terdiri dari 32 kecamatan yakni Amandraya, Aramo, Boronadu, Fanayama, Luahagundre Manimolo, Gomo, Haruna, Hibala, Hilimegai, Hilisalawa`Ahe, Lahusa, Mazino, Lolomatua, Lolowa`u, Maniamolo, Mazo, O`o`u, Onohazumba, Pulau-pulau Batu, Pulau-pulau Batu Timur, Pulau-pulau Batu Barat, Pulau-pulau Batu Utara, Sisua Ori, Simuk, Somambawa, Susua, Tanah Masa, Teluk Dalam, Toma, Umbunasi, Ulunoyo, dan Ulususua.

Kabupaten itu memiliki luas wilayah sekitar 1.825 km persegi dengan penduduk sekitar 275 ribu jiwa atau tingkat kepadatan 150 jiwa per km persegi.

Kota Gunung Sitoli terdiri dari enam kecamatan, yakni Gunungsitoli, Gunungsitoli Alo`oa, Gunungsitoli Barat, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, dan Gunungsitoli Utara.

Kota itu memiliki luas 284,78 km persegi dengan penduduk sekitar 128 ribu jiwa atau dengan kepadatan 450 jiwa per km persegi.

Kepulauan Nias berjarak sekitar 85 mil laut dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan waktu tempuh sekitar 10 jam melalui laut dan bersandar di Pelabuhan Angin.

Namun melalui udara, penerbangan menuju Bandara Binaka Kepulauan Nias dapat ditempuh sekitar satu jam dari Bandara Kualanamu.

Dalam bahasa Nias, Kepulauan Nias sering disebut "Tano Niha". Penghasilan utama penduduknya sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian dengan luas lahan potensial sekitar 81 ribu hektare lebih.

Disebabkan wilayah kepulauan, Nias yang berada di Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya laut yang luar biasa, termasuk sejumlah pantai yang sangat indah dan alami yang layak menjadi potensi obyek wisata selancar.

Lain lagi dengan berbagai jejak sejarah yang menarik sebagai pusat wisata dan penelitian, rumah tradisional, dan budaya lompat batu (fahombo).

Namun, kenapa Kepulauan Nias masih jauh tertinggl, terutama jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara?

Krisis Listrik
Salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan di Kepulauan Nias adalah kondisi kelistrikan yang masih jauh dari harapan, bahkan layak disebut krisis.

Menurut anggota DPRD Sumatera Utara Arota Lase, daerah kepulauan itu membutuhkan lebih banyak pasokan energi listrik untuk mendukung upaya pengembangan dan pembangunan yang diprogramkan.

Jika memang memungkinkan, malah pemerintah perlu membangun pembangkit listrik di Kepulauan Nias karena pasokan energi tersebut yang masih sangat terbatas dan menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan potensi Kepulauan Nias.

Disebabkan minimnya pasokan listrik tersebut, masyarakat di Kepulauan Nias sudah sangat "akrab" dengan pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari.

"Listrik di Nias mati setiap hari, waktunya pun lama. Matinya bisa tiga kali sehari seperti minum obat," katanya.

Karena itu, pemerintah perlu menjamin pasokan energi listrik jika memang berkeinginan untuk mengembangkan Kepulauan Nias.

Penambahan pasokan tersebut semakin dibutuhkan karena masih sangat banyak desa di Kepulauan Nias yang belum mendapatkan aliran listrik. "Jumlahnya sangat banyak, mencapai ratusan, bukan hanya puluhan desa lagi," katanya.

Menurut Lase, Kepulauan Nias akan sulit berkembang tanpa dukungan pasokan energi listrik yang memadai, apalagi untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Peluang untuk berkembang juga semakin minim karena kondisi kelistrikan tersebut menyebabkan kalangan investor menjadi enggan untuk menanamkan modalnya di Kepulauan Nias.

"Kalau mau investor datang ke Nias, sarana listrik harus memadai," kata politisi Partai Golkar itu.

Transmigrasi
Untuk mengembangkan potensi di Kepulauan Nias, anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz menilai wilayah kepulauan itu layak untuk menjadi daerah yang tujuan program transmigrasi.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, penempatan transmigran di Kepulauan Nias dapat dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di daerah.

Setidaknya, ada dua alasan yang menyebabkan Kepulauan Nias dinilai layak menjadi lokasi tujuan dari program trasmigrasi.

Alasan pertama, sebagai satu daerah kepulauan, Nias masih memiliki banyak ruang yang bisa menampung peserta transmigrasi yang dikoordinir pemerintah pusat.

Dengan berbagai pertimbangan yang matang yang disiapkan pemerintah pusat, transmigran tersebut dapat ditempatkan di sejumlah lokasi kosong atau minim penduduk di Kepulauan Nias.

Alasan kedua, kehadiran transmigran tersebut diperkirakan akan menimbulkan nuansa heterogenitas bagi penduduk Kepulauan Nias yang selama ini dinilai masih homogen.

Kehadiran transmigran tersebut diperkirakan akan mendukung proses asimilasi dan sosialisasi yang cukup positif dalam perkembangan karakter masyarakat di Kepulauan Nias.

"Pasti akan terjadi pembauran, terutama prinsip-prinsip dari masyarakat transmigran yang dinilai lebih banyak positifnya," katanya.

Ia mencontohkan semangat kerja dan dan semangat gotong royong yang selama ini sering dimiliki peserta transmigran.

Semangat kerja dan gotong royong tersebut sangat diperlukan untuk merealisasikan peningkatan taraf perekonomian masyarakat di Kepulauan Nias yang dikenal kaya dengan sumber daya alam.

Namun sebelum merealisasikan program itu, pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada peserta transmigrasi mengenai karakter masyarakat Nias.

"Itu sangat perlu supaya tidak terjadi konflik atau gesekan karena perbedaan latar belakang dan ideologi," ujar Muhri Fauzi.

Pemekaran
Namun, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan Baskami Ginting mengatakan Kepulauan Nias akan mengalami kemajuan jika dimekarkan menjadi sebuah provinsi.

Usulan dan rencana pemekaran tersebut telah disetujui DPRD Sumatera Utara dan sudah diajukan ke DPR RI untuk dibahas dan setujui pemerintah pusat.

Menurut Baskami, dengan pemekaran menjadi provinsi, Kepulauan Nias akan menerima alokasi keuangan yang lebih besar yang menjadi modal pembangunan di daerah itu.

"Ini kan gara-gara uang tidak ada, makanya tidak bisa maju. Kalau ada uang, bisa maju mereka," katanya.

Salah satu indikasi butuhnya alokasi keuangan lebih besar dalam memajukan Kepulauan Nias dapat terlihat dari peristiwa gempa dan tsunami yang melanda daerah itu pada tahun 2005.

Disebabkan mengalami gempa dan tsunami, Kepulauan Nias banyak menerima bantuan uang sehingga daerah itu menjadi maju.

Memang, penduduk di kepulauan itu masih relatif sedikit dan masih banyak daerah yang kosong, termasuk pulau-pulau yang minim penghuni.

Namun kondisi itu akan berubah jika ada sentuhan pembangunan. "Jika APBD sudah meningkat, otomatis masyarakat akan datang kesana," ujar Baskami.

Jika ditinjau dari aspek anggaran, memang pemekaran Kepulauan Nias menjadi sebuah provinsi akan menyebabkan pemerintah pusat harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar.

Namun kondisi itu tidak layak dianggap sebagai beban, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Haruslah, karena pemerintah pusat itu seperti bapak, harus memperhatikan anak, itu kewajiban bapak membina anak," katanya.