Investor Korea Tertarik Berinvestasi Di Sumut

Medan, 12/9 (Antara) - Investor Korea tertarik berinvestasi ke berbagai sektor di Sumatera Utara melihat peluang sumber daya alam dan letak daerah itu yang strategis.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Investasi Sumut, Purnama Dewi di Medan, Sabtu, mengatakan, semakin banyak investor termasuk Korea yang berminat berinvestasi di Sumut.

"Minat yang tinggi itu tentunya membanggakan dan harus dimanfaatkan," katanya.

Untuk itu, kata dia, Pemprov (pemerintah provinsi) Sumut sendiri selain menawarkan berbagai peluang, juga siap memberikan berbagai kemudahan termasuk perizinan.

Kepada investor Korea, misalnya, Pemprov Sumut menawarkan sedikitnya empat proyek .

Mulai proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi, Pelabuhan Laut Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Bendungan Lau Simeme.

"Peluang investasi itu juga sudah ditegaskan dalam pertemuan teknis bilateral,Indonesia-Korea,"katanya.

Dia mengungkapkan, proyek Trans Sumatera Tebingtinggi - Dumai sepanjang 240 km investasinya Rp20,36 triliun.

Proyek itu memang sudah memiliki kajian studi kelayakan oleh Tim Korea International Cooperation Agency.

Adapun Pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan salah satu pelabuhan hub dalam pengembangan tol laut terintegrasi dengan rencana pengembangan aerotropolis Kualanamu dewasa ini kondisi eksisting sudah "ground breaking" pada Januari 2015.

Proyek dengan tahap pembangunan dermaga multipuprpose 1.300 meter itu senilai Rp18,4 triliun.

Sementara Bendungan Lau SImeme di Desa Kuala Berkah Kecamatan Biru-biru Deliserdang berinvestasi 111,32 juta dolar AS.

"KEK Sei Mangkei yang merupakan pusat industri pengolahan kepala sawit, logistik dan pariwisata dengan investasi Rp5,7 triliun juga ditawarkan," katanya.

Mengutip pernyataan Korea Exim Bank, UM Sung Yong, Purnama menyebutkan, investor Korea tertarik dengan investasi yang ditawarkan, termasuk pembangunan hidro power.

"Pemprov Sumut sudah menerima keluhan calon investor mulai soal masalah pembebasan lahan dan lamanya perizinan atau kontrak oleh pihak pemerintah dan itu semua akan diatasi," kata Purnama.