Kehadiran perguruan tinggi negeri di daerah eks Keresidenan Tapanuli saat ini dinilai sangat dibutuhkan guna menampung ribuan lulusan siswa SLTA setiap tahun.
"Pembangunan di daerah eks Keresidenan Tapanuli ini perlu dibarengi dengan pembangunan di bidang pendidikan," kata pemerhati pendidikan dari Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Tengku Idris Pardede di Balige, Minggu.
Keresidenan Tapanuli, kata dia, dulu pada 1834 merupakan wilayah administrasi Hindia Belanda, meliputi sekitar Danau Toba hingga pesisir barat Sumatera Utara, dipimpin seorang Residen di Sibolga. Keresidenan ini terdiri atas beberapa "Afdeling", yang sekarang menjadi daerah kabupaten.
Afdeling Angkola en Sipirok, kini menjadi Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Samosir dan Kabupaten Pakpak Bharat, adalah Afdeling Batak Landen
Afdeling Nias, menjadi Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan. Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dulunya, adalah Afdeling Sibolga en Omstreken.
Menurut Tengku Idris, perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan di daerah ini masih terasa sangat minim, tercermin dari biaya pendidikan yang relatif mahal, berkorelasi dengan kualitas siswa serta banyaknya tenaga pengajar yang kurang profesional.
Padahal, pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, seirama dengan tuntutan kemajuan zaman melalui kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
Perkembangan zaman memang selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sehingga diperlukan pengkajian lebih mendalam tentang permasalahan pokok dunia pendidikan.
Untuk itu, kata Tengku Idris, memasuki era kepemimpinan Presiden Indonesia periode 2014-2019, faktor-faktor yang mempengaruhi berbagai kebijakan perkembangan dan masalah aktual dunia pendidikan beserta solusi penanggulangannya harus dapat dicarikan.
Arsitek alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menyebutkan, kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia saat ini adalah, setiap anak hendaknya bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA atau bahkan harus mampu mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Sebab, itu merupakan hak mereka, tanpa perlu membedakan status sosialnya.
Namun hal tersebut, masih sangat sulit untuk direalisasikan saat ini, karena setiap orang tidak memiliki kesempatan serupa dalam mengenyam dunia pendidikan.
"Perguruan tinggi harus menjadi magnet pembangunan di daerah ini," ujar Tengku Idris berharap.
Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) TB. Silalahi menyatakan keinginannya untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Toba Samosir, guna memajukan dunia pendidikan di daerah yang terletak di pinggir Danau Toba itu.
Menurut dia, cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi di wilayah ini sudah lama tertanam di hatinya, sejak 25 tahun silam. Saat ini, rencana untuk mendirikan perguruan tinggi dimaksud sedang dijajakinya.
"Perguruan tinggi yang akan didirikan itu kalau perlu kerjasama dengan luar negeri, agar memiliki akses lebih luas dan kompetitif," katanya.
Diakuinya, persoalan bangsa seperti sering dikatakan sekarang ini, mencari orang pintar lebih gampang dari pada mencari orang jujur dan baik.
Jadi, kata dia, persoalannya adalah bagaimana mencari putra putri yang mau membangun negeri serta berkarakter baik, di samping memiliki kepintaran yang memadai.
Ia menjelaskan, hingga saat ini, sekolah unggulan SMU plus Soposurung Balige, sudah banyak menghasilkan alumni yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu dan bahkan mencapai gelar doctor dari perguruan tinggi luar negeri.
"Masalah membina sumber daya manusia butuh waktu yang lama, yakni paling tidak satu generasi atau berkisar 25 tahun," kata Silalahi.
Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak menyambut baik rencana TB.Silalahi untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten tersebut.
Pemerintah daerah setempat, kata dia, perlu terus mendukung kemajuan dunia pendidikan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
"Perguruan tinggi yang dibangun akan mendorong peningkatan sumber daya manusia, sejalan dengan perkembangan kemajuan dunia pendidikan," katanya.
Sementara itu, warga Balige, A. Marpaung mengatakan, dirinya menyambut baik dan sangat mendukung wacana mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri di daerah eks keresidenan Tapanuli tersebut.
Berdirinya perguruan tinggi berstatus negeri itu, kata dia, tentunya akan ditopang sepenuhnya oleh pemerintah, yang pada gilirannya mampu meningkatkan sumber daya manusia di daerah setempat.
Selama ini, kampus negeri semuanya berada di Medan, ibukota propinsi. Sehingga, kampus negeri di Sumatera Utara itu perlu diperluas sebarannya.
Marpaung menyebutkan, jumlah kampus di wilayah Tapanuli masih tergolong sedikit. Sebab, baru beberapa kabupaten saja yang memiliki perguruan tinggi swasta, seperti Institut Teknologi Del di Laguboti, Kabupaten Tobasa dan Universitas Singamangaraja XII di Siborong-borong, Tapanuli Utara.
"Memang terdapat perguruan tinggi swasta lainnya, namun jumlahnya tergolong sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari," kata pensiunan PNS yang dulunya mengabdi di departemen pendidikan tersebut.
