Onrizal, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), mengetahui benar bagaimana perkembangan kawasan mangrove di Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, lantaran sudah berkecimpung dalam rehabilitasinya sejak tahun 2000-an.
Dalam perbincangannya terkait hal tersebut dengan ANTARA di Medan, Selasa, Onrizal tidak bisa menyembunyikan campuran nuansa antusias dan kesedihan di dalam suaranya.
Pakar ekologi hutan yang menamatkan program doktornya di Universiti Sains Malaysia (USM) itu mengawali diskusi dengan apresiasinya atas perjuangan masyarakat Lubuk Kertang yang jatuh bangun merawat hutan mangrove di wilayah mereka.
Masyarakat Lubuk Kertang, disebut Onrizal pada prinsipnya sudah berhasil mengembalikan kesuburan hutan mangrove setelah hancur akibat alih fungsi lahannya menjadi kebun sawit mulai sekitar tahun 2003.
Padahal, hutan mangrove tersebut berstatus hutan lindung dan hutan produksi terbatas.
Baca juga: Pemprov dan Polda Sumut tanam 10 ribu magrove di pesisir Langkat
Berkurangnya hasil laut yang menjadi sumber mata pencaharian mayoritas warga akibat rusaknya hutan mangrove menjadi motivasi masyarakat untuk melawan dan melakukan rehabilitasi kawasan mangrove tersebut.
Menurut Onrizal, kelompok masyarakat ketika itu aktif bergerak dengan mengikutsertakan jaringan nelayan dari kabupaten hingga nasional. Hasilnya, lahan mereka kembali dan masyarakat memperbaiki hutan mangrove mereka.
"Dengan modal sosial, mereka melakukan pemulihan. Pemerintah pun kemudian ikut di dalamnya. Akhirnya upaya memperbaiki kawasan mangrove itu bahkan menjadi percontohan nasional," kata dia.
Akan tetapi, masa "bulan madu" yang dinikmati beberapa tahun mulai terganggu pada tahun 2018 seiring terjadinya perambahan oleh pihak dapur arang ilegal dari sekitar kawasan lindung tersebut.
Melihat lingkungannya kembali diusik, masyarakat lalu mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengadukannya ke pihak berwajib. Onrizal menjadi salah satu orang yang membantu hal tersebut.
Baca juga: Plt Bupati Langkat : Perlu penanaman guna pemulihan ekosistim mangrove
Sayangnya, laporan tersebut tidak mendapatkan respons yang seharusnya. Pemanfaatan hutan mangrove Lubuk Kertang terus berlangsung hingga akhirnya pada tahun 2023 pihak kepolisian mengambil sikap tegas.
Polda Sumatera Utara mampu memaksa puluhan pemilik membongkar puluhan dapur arang mereka pada Agustus 2023.
Saat itu, Polda menyatakan bahwa sedikit-dikitnya 700 hektare hutan mangrove rusak akibat penebangan liar yang menyangkut industri arang berbahan kayu bakau.
Kolaborasi
Apa yang disampaikan Onrizal diamini oleh Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove di Lubuk Kertang Rohman.
Rohman menyebut, masyarakat sangat menghargai tindakan Polda Sumut yang menindak dapur arang tersebut. Sudah lama mereka menantikan keberanian polisi tersebut.
Meski begitu dia menegaskan bahwa masyarakat berharap adanya kolaborasi dengan penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan kiprah industri arang ilegal yang masih merajalela.
"Memang ada yang sudah dibongkar oleh Polda. Namun, dapur arang itu masih ada di daerah lain. Kami berharap penegak hukum tetap mengambil tindakan tegas untuk dapur-dapur arang tersebut," tutur Rohman.
Baca juga: Pj Gubernur Sumut tanam mangrove di Lubuk Kertang
Selain itu, dia meminta keterlibatan pemerintah untuk lebih total dalam memerhatikan dan mendukung upaya-upaya masyarakat untuk mengembalikan dan mempertahankan kelestarian Lubuk Kertang.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesuburan hutan mangrove juga disebut Rohman penting.
"Kami harus berkomitmen untuk sama-sama menjaganya," ujar Rohman.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Muhammad Harmain menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat selalu menyokong kepentingan masyarakat terkait kawasan mangrove Lubuk Kertang.
Mereka rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait hal tersebut.
Muhammad Harmain menyebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait memang menjadi kunci untuk melestarikan kawasan mangrove Lubuk Kertang.
Pemkab, dia melanjutkan, memiliki program penanaman bibit mangrove sepanjang tahun 2023 dengan target 19 ribu bibit.
Baca juga: Mahasiswa internasional tanam mangrove di Pangkalan Susu
Penanaman secara masif itu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan hijaunya kawasan mangrove.
"Masyarakat terutama harus dilibatkan agar semua merasa memiliki hutan mangrove tersebut dan mengembalikan kelestariannya," kata Harmain.
Kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi di Lubuk Kertang juga merupakan salah satu target wilayah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove sesuai dengan Peta Mangrove Nasional tahun 2021. BRGM akan melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi serta pemberian revitalisasi mata pencaharian masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023
Dalam perbincangannya terkait hal tersebut dengan ANTARA di Medan, Selasa, Onrizal tidak bisa menyembunyikan campuran nuansa antusias dan kesedihan di dalam suaranya.
Pakar ekologi hutan yang menamatkan program doktornya di Universiti Sains Malaysia (USM) itu mengawali diskusi dengan apresiasinya atas perjuangan masyarakat Lubuk Kertang yang jatuh bangun merawat hutan mangrove di wilayah mereka.
Masyarakat Lubuk Kertang, disebut Onrizal pada prinsipnya sudah berhasil mengembalikan kesuburan hutan mangrove setelah hancur akibat alih fungsi lahannya menjadi kebun sawit mulai sekitar tahun 2003.
Padahal, hutan mangrove tersebut berstatus hutan lindung dan hutan produksi terbatas.
Baca juga: Pemprov dan Polda Sumut tanam 10 ribu magrove di pesisir Langkat
Berkurangnya hasil laut yang menjadi sumber mata pencaharian mayoritas warga akibat rusaknya hutan mangrove menjadi motivasi masyarakat untuk melawan dan melakukan rehabilitasi kawasan mangrove tersebut.
Menurut Onrizal, kelompok masyarakat ketika itu aktif bergerak dengan mengikutsertakan jaringan nelayan dari kabupaten hingga nasional. Hasilnya, lahan mereka kembali dan masyarakat memperbaiki hutan mangrove mereka.
"Dengan modal sosial, mereka melakukan pemulihan. Pemerintah pun kemudian ikut di dalamnya. Akhirnya upaya memperbaiki kawasan mangrove itu bahkan menjadi percontohan nasional," kata dia.
Akan tetapi, masa "bulan madu" yang dinikmati beberapa tahun mulai terganggu pada tahun 2018 seiring terjadinya perambahan oleh pihak dapur arang ilegal dari sekitar kawasan lindung tersebut.
Melihat lingkungannya kembali diusik, masyarakat lalu mengambil tindakan yang salah satunya adalah mengadukannya ke pihak berwajib. Onrizal menjadi salah satu orang yang membantu hal tersebut.
Baca juga: Plt Bupati Langkat : Perlu penanaman guna pemulihan ekosistim mangrove
Sayangnya, laporan tersebut tidak mendapatkan respons yang seharusnya. Pemanfaatan hutan mangrove Lubuk Kertang terus berlangsung hingga akhirnya pada tahun 2023 pihak kepolisian mengambil sikap tegas.
Polda Sumatera Utara mampu memaksa puluhan pemilik membongkar puluhan dapur arang mereka pada Agustus 2023.
Saat itu, Polda menyatakan bahwa sedikit-dikitnya 700 hektare hutan mangrove rusak akibat penebangan liar yang menyangkut industri arang berbahan kayu bakau.
Kolaborasi
Apa yang disampaikan Onrizal diamini oleh Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove di Lubuk Kertang Rohman.
Rohman menyebut, masyarakat sangat menghargai tindakan Polda Sumut yang menindak dapur arang tersebut. Sudah lama mereka menantikan keberanian polisi tersebut.
Meski begitu dia menegaskan bahwa masyarakat berharap adanya kolaborasi dengan penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan kiprah industri arang ilegal yang masih merajalela.
"Memang ada yang sudah dibongkar oleh Polda. Namun, dapur arang itu masih ada di daerah lain. Kami berharap penegak hukum tetap mengambil tindakan tegas untuk dapur-dapur arang tersebut," tutur Rohman.
Baca juga: Pj Gubernur Sumut tanam mangrove di Lubuk Kertang
Selain itu, dia meminta keterlibatan pemerintah untuk lebih total dalam memerhatikan dan mendukung upaya-upaya masyarakat untuk mengembalikan dan mempertahankan kelestarian Lubuk Kertang.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesuburan hutan mangrove juga disebut Rohman penting.
"Kami harus berkomitmen untuk sama-sama menjaganya," ujar Rohman.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Muhammad Harmain menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat selalu menyokong kepentingan masyarakat terkait kawasan mangrove Lubuk Kertang.
Mereka rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait hal tersebut.
Muhammad Harmain menyebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait memang menjadi kunci untuk melestarikan kawasan mangrove Lubuk Kertang.
Pemkab, dia melanjutkan, memiliki program penanaman bibit mangrove sepanjang tahun 2023 dengan target 19 ribu bibit.
Baca juga: Mahasiswa internasional tanam mangrove di Pangkalan Susu
Penanaman secara masif itu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan hijaunya kawasan mangrove.
"Masyarakat terutama harus dilibatkan agar semua merasa memiliki hutan mangrove tersebut dan mengembalikan kelestariannya," kata Harmain.
Kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi di Lubuk Kertang juga merupakan salah satu target wilayah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove sesuai dengan Peta Mangrove Nasional tahun 2021. BRGM akan melakukan kegiatan pemulihan lingkungan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi serta pemberian revitalisasi mata pencaharian masyarakat.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023