Medan (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Sumatera Utara menggiatkan UMKM sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar hutan mangrove.
"Kami berkoordinasi dengan dinas koperasi setempat untuk menggiatkan UMKM yang berada di wilayah mangrove, salah satunya Kabupaten Langkat," ujar Kepala Dinas LHK Provonsi Sumut Yuliani Siregar di Medan, Jumat.
Yuliani melanjutkan berbagai produk UMKM yang dihasilkan di antaranya olahan ikan bandeng, budidaya kepiting lunak, lebah madu dan lainnya.
"Sudah ada beberapa UMKM yang maju dari produk yang dihasilkan untuk di pasarkan ke daerah, dan ada juga mendapatkan penghargaan Kalpataru," kata Yuliani.
Dia berharap pemberdayaan masyarakat di Langkat dapat menjadi percontohan oleh wilayah lainnya dalam meningkatkan UMKM untuk pelestarian di pesisir wilayah Sumut lainnya dalam menjaga mangrove.
"Kami juga melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat lainnya, agar dapat meningkatkan UMKM yang berada di kawasan hutan mangrove," kata Yuliani.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kelestarian hutan mangrove, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai salah satunya menjaga biota laut berkembang baik ikan, kepiting, kerang dan lain-lainnya.
"Jika mangrove itu sudah bagus pastinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir hutan mangrove terutama nelayan. Kami juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga mangrove," ucap Yuliani.
Data Dinas LHK Sumut menyatakan pada 2021 luas mangrove di wilayah ini mencapai 57.490 hektar dengan kategori lebat 42.500 hektar, sedang 6.112 hektar, dan jarang 8.878 hektar.
Wilayah yang terbanyak mangrove-nya antara lain Kabupaten Langkat 21.102,39 hektar, Nias Selatan 9.648,20 hektar, Kabupaten Deli Serdang 6.488,19 hektar, dan Kabupaten Asahan 131,42 hektar
