Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari meminta pemerintah kota mengevaluasi kepala sekolah dan para guru untuk menciptakan keharmonisan proses belajar mengajar di SMP Negeri 15 di Ibu Kota Provinsi Sumut itu.
"Evaluasi kesemrawutan komunikasi antara kepala sekolah dengan para guru maupun siswa di SMP Negeri 15 Medan," kata Sudari di Medan, Selasa.
Legislator ini menyebut Pemkot Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus bekerja secara objektif dan tegas dalam melakukan penyegaran.
Pihaknya sendiri menyayangkan atas situasi proses belajar mengajar tidak kondusif, setelah viral guru SMP Negeri 15 Medan mengaku diintimidasi dan gajinya ditahan kepala sekolah.
Beredar video di media sosial menunjukkan beberapa oknum guru SMP Negeri 15 Medan menangis karena diintimidasi serta gajinya ditunda kepala sekolah di Medan, Ahad (17/9).
"Bahkan ketidakharmonisan itu menyebabkan kesemrawutan hubungan komunikasi kepala sekolah dan para guru hingga kini. Kondisi ini berdampak buruk terhadap peningkatan mutu pendidikan," katanya.
Padahal, lanjut politisi ini, kepala sekolah dan guru SMP Negeri 15 Medan harus bisa memberikan panutan bagi siswa, dan bukan menciptakan kekisruhan.
"Jangan gara-gara oknum mempertahankan ego sektoral, hilang gelar pahlawan tanpa jasa. Untuk itu Disdikbud harus tegas, dan jangan sampai bisa diintervensi siapa pun," tutur Sudari.
Wali Kota Medan Bobby Nasution angkat bicara soal video viral guru SMP Negeri 15 Medan yang mengaku diintimidasi dan gajinya ditahan oleh kepala sekolah.
"Saya sudah minta diperiksa semua, baik kepala sekolah, termasuk guru itu sendiri," kata Bobby.
Wali Kota mendapat informasi guru tersebut jarang masuk karena lebih memilih mengajar di sekolah swasta.
"Dia ASN, mengajar di SMP Negeri 15. Tapi saya dapat informasi dia jarang masuk, dan lebih memilih mengajar di SMP swasta," ungkap dia.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2023