Medan, 22/2 (Antara) - Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebutkan banyaknya proyek pembangunan di Sumut yang tertunda bahkan gagal disebabkan kurang agresf atau tidak beraninya pemerintah provinsi menyuarakan protes ke pemerintah Pusat.
"Harus diakui, pembangunan Sumut lebih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Lihat saja Bandara Kuala Namu yang sejak 2008 belum juga tuntas, padahal di provinsi lain bandaranya sudah bagus," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai acara diskusi publik tentang Arah Pembangunan Industri Gas Nasional, di Medan, Kamis.
Padahal, kata dia, pejabat pemerintah di Pusat termasuk anggota DPR RI banyak berasal dari Sumut.
Dia juga memberi contoh, bisa dengan mudahnya proyek gas terapung di Belawan dibatalkan, padahal sudah mulai dikerjakan sehingga Sumut tetap saja krisis gas dan akan tergantung dengan pasokan dari Arun, Aceh.
Seandainya Kuala Namu cepat selesai tentu saja perkembangan ekonomi Sumut bisa lebih cepat.
Begitu juga kalau gas terapung di Belawan rampung, tentunya tidak terjadi hambatan bagi pengusaha mengembangkan produksinya atau Pemerintah provinsi Sumut bisa mudah mengajak investor masuk ke Sumut,
Paling menyedihkan lagi, kata dia, masalah infrastruktur jalan.
Semua orang mengetahui, kualitas jalan di Sumut dan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Riau dan Aceh berbeda jauh.
"Kalau orang ke Sumbar lewat jalan darat, walaupun tertidur, pasti sudah tahu masuk Sumut karena jalannya rusak," katanya.
Dia menegaskan, sudah seharusnya pemimpin di Sumut berani bersuara dan pandai melobi pemerintah pusat mengingat letak Sumut yang sangat strategis.
Sumut bisa jadi daerah pelayanan jasa seperti Singapura kalau memang serius melakukan pembenahan berbagai sisi, katanya.
Sementara, kata dia, Pemerintah Pusat juga seharusnya bisa lebih fokus mengembangkan provinsi-provinsi yang prospek bisnisnya lebih besar karena kalau daerah yang berpotensi itu maju akan berimbas positif juga ke daerah lain dan termasuk Pusat.
