BRI Kabanjahe tegaskan KUR tanpa agunan, wartawan bisa akses kredit berbasis gaji

Karo (ANTARA) - Diskusi hangat antara insan pers Karo dan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabanjahe, Albertus Donny Cahyono, mengupas tuntas persoalan Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses pembiayaan bagi wartawan, hingga kondisi perbankan di Tanah Karo. Kegiatan yang digelar di Bob Cafe dan Kuliner, Jalan Pahlawan, Kabanjahe, Kamis (8/1/2026), itu berlangsung hangat diselingi sesi tanya jawab.

Sejumlah wartawan menyoroti masih adanya praktik permintaan agunan dalam penyaluran KUR, padahal aturan pemerintah pusat menyebut KUR hingga plafon Rp100 juta tidak boleh mensyaratkan jaminan tambahan.

Menanggapi hal itu, Donny menjelaskan bahwa sebelum adanya ketentuan terbaru, aturan soal larangan agunan memang belum diatur secara tegas. Karena itu, di masa lalu agunan tambahan kerap diminta sebagai bentuk keyakinan bank terhadap nasabah.

“Sejak ketentuan terbaru berlaku, KUR sampai Rp100 juta memang dilarang pakai agunan. Namun karena banyak nasabah lama masih memiliki agunan yang dititipkan, kami mengembalikannya secara bertahap sejak 2025. Tidak bisa sekaligus, karena kami juga harus menjaga kualitas kredit agar tidak terjadi lonjakan tunggakan,” jelasnya.

Ia menegaskan, untuk pengajuan KUR baru, pihaknya tidak lagi membenarkan adanya permintaan agunan. Jika masih ditemukan di lapangan, Donny meminta insan pers segera menyampaikan agar dapat ditindaklanjuti.

Pertanyaan lain datang dari wartawan terkait sulitnya mengakses kredit karena status profesi dan alamat KTP yang seringkali tidak sesuai dengan domisili kerja.

Donny menjelaskan, dalam perbankan terdapat dua pendekatan utama dalam pemberian kredit, yakni berbasis usaha dan berbasis gaji. Untuk KUR yang berbasis usaha, calon debitur harus memiliki aktivitas usaha yang jelas, arus kas, omzet, dan tempat usaha.

“Profesi wartawan lebih tepat menggunakan kredit berbasis gaji, bukan KUR berbasis usaha. Skemanya seperti kredit karyawan TNI-Polri atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BRI,” ujarnya yang didampingi Supervisor Pendukung Operasional (SPO) Pilemon Meliala.

Ia membuka peluang kerja sama BRI dengan perusahaan media melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sehingga wartawan yang berstatus karyawan tetap dapat mengakses kredit berbasis payroll.

*Restrukturisasi Kredit Era Covid
Soal isu “pemutihan” utang saat pandemi, Donny meluruskan bahwa yang dilakukan perbankan adalah restrukturisasi, bukan penghapusan utang. “Yang terjadi itu penjadwalan ulang atau keringanan.

Misalnya cicilan Rp2 juta jadi Rp200 ribu karena usaha terdampak Covid. Pokok utangnya tetap ada, hanya waktunya dimundurkan. Dan kalau setelah itu usaha masih berat, restrukturisasi bisa diajukan lagi,” terangnya.

Menurutnya, di Tanah Karo hingga kini masih ada nasabah yang mendapat keringanan lanjutan, selama usahanya masih berjalan dan nasabah beritikad baik.
KPR dan BI Checking

Wartawan juga menanyakan peluang KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang memiliki riwayat kredit kurang baik.

Donny menyebutkan, BRI tetap membuka kesempatan KPR berbasis gaji dengan syarat analisis kelayakan dan kemampuan bayar. Namun untuk debitur dengan riwayat BI Checking atau SLIK OJK merah, pihaknya masih menunggu kebijakan dari kantor pusat. “Di tingkat nasional masih ada tarik-menarik kebijakan. Selama belum ada lampu hijau, kami di daerah masih harus patuh pada aturan yang ada,” katanya.

*Dana Masyarakat Rp2,3 Triliun
Pada sesi penutup, Donny memaparkan data kinerja BRI Kabanjahe. Hingga 2025, dana masyarakat yang dihimpun mencapai sekitar Rp2,3 triliun, dengan lebih dari 50 persen berbentuk tabungan.

Sementara itu, penyaluran KUR mikro (plafon hingga Rp100 juta) yang masih outstanding mencapai lebih dari Rp700 miliar. Sepanjang 2025 saja, penyaluran KUR berada di kisaran Rp580–590 miliar, dan kuotanya telah habis sehingga BRI kembali mengajukan tambahan kuota untuk 2026.

Untuk tingkat kredit bermasalah, Donny mengungkapkan batas ideal perbankan berada di bawah 5 persen. Di Kabupaten Karo, rasio KUR bermasalah mendekati angka tersebut, namun dinilai masih wajar mengingat karakteristik ekonomi Tanah Karo yang didominasi sektor pertanian musiman. “Petani baru bisa bayar saat panen. Ini berbeda dengan daerah perkotaan. Karena itu kami memahami dinamika di lapangan,” pungkasnya.

Diskusi diakhiri dengan harapan agar sinergi BRI dan insan pers terus terjalin, sekaligus menjadi ruang klarifikasi bagi berbagai persoalan perbankan yang dihadapi masyarakat Tanah Karo.