Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menilai dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumut bukan pengurangan, namun penyesuaian.
"Kebijakan transfer ke daerah bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti program yang lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Bobby usai membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut di Gedung Serbaguna Pekan Raya Sumatera Utara Tapian Daya Medan, Sumut, Senin.
Ia menyebutkan nilai penyesuaian TKD tingkat Provinsi Sumut mencapai Rp1,1 triliun, sedangkan kabupaten/kota se-Sumut total lebih dari Rp9 triliun pada 2026.
Gubernur meminta seluruh kepala daerah di Sumut lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota se-Sumut.
"Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat, dan berjalan bersama dunia usaha. Kalau bisa, sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik," tutur Bobby.
Menurutnya, seluruh bupati/wali kota se-Sumut harus lebih ramah kepada dunia usaha dengan memanjakan mereka agar target pertumbuhan ekonomi tercapai.
"Seperti investasi anak bayi yang harus kita mengayomi sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting (kekerdilan), pertumbuhannya terganggu. Harus ada 'karpet merah' untuk mereka," jelas dia.
Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut.
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut menyatakan realisasi investasi di Sumatera Utara semester I 2025 mencapai Rp28,41 triliun atau sekitar 60 persen dari target tahun ini.
"Saya berharap Kadin dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota se-Sumut agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat," katanya.
Gubernur juga mengusulkan BUMD se-Sumatera berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar, seperti Danantara agar menjadi kekuatan baru di kawasan Sumatera yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.
"Sumatera memiliki potensi luar biasa, dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera ini digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat," jelas Bobby.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai, Provinsi Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera.
Selain memiliki sumber daya melimpah, lanjut dia, Provinsi Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif, dan bersinergi dengan pelaku usaha.
"Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera, dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, kami akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Anindya.
Anindya juga menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto diarahkan kepada efisiensi dan penguatan likuiditas.
"Termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah," jelas Anindya.
