Medan (ANTARA) - Pengamat ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Arif menilai Gubernur Sumut Bobby Nasution bijak dalam menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,1 triliun pada 2026.
"Pemangkasan TKD ini memang tekanan berat, tapi justru peluang reformasi fiskal daerah. Pak Bobby menyikapinya dengan tenang, dan meminta kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu," kata Arif di Medan, Sumut, Ahad.
Menurutnya, penyesuaian dana transfer ke daerah telah diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN.
Kondisi ini mengakibatkan alokasi dana transfer ke daerah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mengalami penurunan dari Rp5,5 triliun pada 2025 menjadi Rp4,4 triliun tahun depan.
Secara keseluruhan dana TKD di Sumut pada 2025, termasuk kabupaten/kota sebesar Rp45,18 triliun terdiri atas dana bagi hasil (DBH) Rp2,51 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp27,43 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp1,97 triliun, DAK nonfisik Rp8,47 triliun, dana desa Rp4,57 triliun, dan insentif fiskal Rp210 miliar.
"Kebijakan pemangkasan TKD ini langsung memicu gelombang kekhawatiran di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pemerhati daerah, mengingat hal serupa juga dialami 18 provinsi lain," tuturnya.
Sebanyak 18 gubernur yang tergabung Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna memprotes pemangkasan dana TKD pada 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10).
"Pemprov Sumut bisa belajar pengalaman 2025, di mana TKD Rp45 triliun berhasil dorong infrastruktur. Kuncinya, tingkatkan PAD (pendapatan asli daerah) minimal 15-20 persen per tahun melalui digitalisasi pajak, dan kemitraan swasta," jelas Arif.
Jika dikelola baik, kata dia, penurunan TKD di Pemprov Sumut sebesar Rp1,1 triliun ini tidak menghambat dari target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Sumut, dan malah bisa menjadi katalisator inovasi.
Dengan APBN pada 2026 yang lebih ketat, papar Arif, Pemprov Sumut kini sedang gencar melakukan sosialisasi rencana realokasi, termasuk program pembangunan.
Bahkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution berencana menggelar rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se-Sumut dalam waktu dekat sembari menunggu respons Istana terhadap masukan APPSI.
"Di balik angin kencang ini, Sumut tampak siap berlayar dengan kapal yang lebih tangguh. Bukan dengan keluhan, tapi dengan aksi nyata," ujar Arif.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyikapi penyesuaian dana TKD pemerintah pusat sebesar Rp1,1 triliun pada 2026 dengan tenang dan optimistis kinerja pemerintah daerah tidak boleh terganggu.
"Kami paham ini bagian dari penyesuaian nasional untuk prioritas pembangunan pusat. Yang penting, kami sudah siapkan strategi jangka panjang," ucap Bobby setelah melantik 177 pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut di Medan, Sumut, Rabu (8/10).
