Padangsidimpuan (ANTARA) - Aktivis dan pemerhati sosial Halomoan Harahap, menilai pentingnya pendekatan kewilayahan dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), mengingat kondisi geografis dan sosiologis daerah ini yang sangat luas dan beragam.
"Sumatera Utara memiliki luas sekitar 76 ribu kilometer persegi, lebih besar dari gabungan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wilayahnya membentang dari Stabat di pantai timur hingga Natal di pantai barat sejauh 594 kilometer, bahkan lebih jauh dari Jakarta ke Yogyakarta," kata Halomoan di Padangsidimpuan, Senin (28/7).
Ia menjelaskan, Sumut terdiri dari 33 kabupaten/kota dan secara sosial serta geografis terbagi dalam beberapa wilayah besar, yakni Medan dan sekitarnya, Pantai Timur, kawasan Danau Toba, Pantai Barat, dan Kepulauan Nias. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik serta kebutuhan pembangunan yang berbeda.
"Pengambilan kebijakan dari pemerintah pusat harus memperhatikan pembagian wilayah ini agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Halomoan mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terfokus di Medan atau kawasan Danau Toba. Wilayah lain seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, dan Nias juga memerlukan perhatian setara, termasuk dalam aspek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Ia mencontohkan, kebutuhan rumah sakit rujukan di tiap wilayah sangat mendesak, karena saat ini sebagian besar pelayanan kesehatan tertumpu di RSUP Adam Malik di Medan. "Bayangkan pasien dari Panyabungan yang harus ke Medan untuk cuci darah atau operasi darurat. Ini bisa mengancam nyawa karena jarak tempuh yang jauh," katanya.
Menurut Halomoan, pembangunan jalan tol dan rel kereta api antarkawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia juga mendorong pembangunan politeknik negeri sesuai potensi lokal, seperti politeknik perikanan di Sibolga dan politeknik pertanian di Padangsidimpuan.
Ia menambahkan, keberadaan bandara dengan rute langsung dari Jakarta ke pusat-pusat wilayah di Sumut juga perlu didorong untuk membuka akses dan mempercepat pembangunan.
"Sumatera Utara itu luas dan majemuk. Pemerintah pusat harus memahami hal ini secara menyeluruh agar semua kebijakan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan komprehensif," pungkas Halomoan.
