Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan dalam dua tahun seluruh wilayah Sumut teratasi program Universal Health Coverage (UHC).
"Program UHC, yakni jaminan kesehatan bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat," ucap Bobby di Medan, Senin.
Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu program prioritas sangat penting dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Bobby Nasution-Surya periode 2025-2030.
Sebab, lanjut dia, hingga kini dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru 11 daerah yang tercover program UHC, dan sisanya 22 kabupaten/kota se-Sumut belum.
"Insya Allah dalam waktu dua tahun ke depan kami memastikan seluruh wilayah 33 kabupaten/kota di Sumut harus capai program UHC," katanya.
Gubernur Sumut menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait, terutama pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Program UHC di Provinsi Sumut merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah provinsi, dan merupakan program hasil cepat terbaik visi dan misi Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"Kami berharap seluruh kabupaten/kota di Sumut memastikan keterlibatan kolaborasi antara pemprov (pemerintah provinsi) dan pemerintah kabupaten dan kota," ucap Bobby.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy mengatakan pihaknya telah melakukan rapat lintas sektoral pada Jumat, 28 Februari 2025.
Rapat tersebut, lanjut dia, sebagai salah satu upaya dalam menjalin komunikasi, dan rancangan strategi pencapaian status UHC di Provinsi Sumut.
Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumut menyatakan, bahwa ke-11 kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah program UHC rata-rata 98 persen, yaitu Medan 98,91 persen, dan Tebing Tinggi 89,17 persen
Kemudian, Pematangsiantar 99,55 persen, Sibolga 100 persen, Gunungsitoli 98,78 persen, Toba 98,27 persen, Pakpak Bharat 100 persen, Nias Barat 98,78 persen, Nias Utara 100 persen, Humbang Hasudutan 98,76 persen, dan Langkat 98 persen.
"Yang perlu dirumuskan skenario pembiayaan mulai pembiayaan atau model cost sharing, dan insentif kabupaten/kota tentunya dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah di Provinsi Sumut," ucap Faisal.
