Sergai (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serdang Bedagai menggelar Diskusi Publik Program Universal Health Coverage (UHC) yang diadakan di Aula Dinkes Sergai, Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah, Kamis (02/10/2025).
Hadir dalam kesempatan itu, Kadis Kesehatan (Kadiskes) Sergai, dr. Yohnly B Dachban diwakili Kabid Pelayanan Kesehatan, dr. T. M. Syafrin, Kadis Capil Selamat Hartono, Perwakilan RSUD Sultan Sulaiman, IDI, PPNI, dan Forwakum.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sergai, dr. Yohnly B melalui Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) dr. T. M. Syafrin didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sugianto mengatakan,program UHC di Kabupaten Sergai akan dimulai pada bulan ini.
Saat ini katanya, data kepesertaan masyarakat yang masuk ke dalam penerima manfaat program ini sedang divalidasi oleh pihak Kecamatan dan Desa di seluruh Kabupaten Sergai.
"Untuk data itu wewenangnya ada Dinsos ya, jadi saat ini data kepesertaan itu sedang diproses dimasing-masing Desa untuk divalidasi dengan mengindentifikasi peserta yang sudah meninggal dan pindah domisili", kata T. Syafrin.
Data yang sudah divalidasi Desa, nantinya akan dirangkum di Dinkes pada Jumat, 03 Oktober 2025 besok.
"Data yang sudah divalidasi itukan terdapat kekosongan, apakah nanti dari yang meninggal atau yang pindah domisili sehingga terdapat kekosongan. Jadi nanti kita akan himpun untuk kekosongan kuota tambahan", ujarnya.
Selain itu, untuk memperkenalkan program ini kepada publik, Dinkes Sergai juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Radio Daerah agara informasi UHC yang dicanangkan Gubernur Sumut Bobby Nasution menjangkau seluruh masyarakat di Sergai
Ia berharap, program ini berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan itu Ketua Forwakum Sergai Darmawan apresiasi melibatkan wartawan dalam diskusi publik tersebut. Tentunya peran media sangat penting sebagai penyambung lidah kemasyarakat tentang UHC tersebut.
" Dari diskusi tadi, ternyata UHC ini tidak lain adalah jaminan kesehatan yang ditingkatkan, dengan menggunakan KTP sudah mendapat pelayanan kesehatan namun bagi yang memiliki jaminan kesehatan. Ini yang sangat perlu diketahui masyarakat luas" papar Darmawan.
