Langkat (ANTARA) - Mengantisipasi tingginya potensi bencana hidrometeorologi pada November hingga Desember 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Aula BPSDM Provinsi Sumatera Utara, di Medan.
Hal itu disampaikan Kadis Kominfo Langkat Wahyudiarto, di Stabat, Jumat.
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes, didampingi Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan, dan Deputi III BNPB Mayjen Lukmansyah, ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, BNPB memberikan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp200 juta beserta logistik pendukung kepada Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Status Keadaan Darurat, termasuk Kabupaten Langkat.
Saat diberikan kesempatan berbicara, Pj Bupati Langkat melaporkan banjir tahunan yang melanda Kecamatan Tanjung Pura. Ia juga menyampaikan permohonan kepada BNPB, DPR RI, dan Kementerian PUPR untuk segera menangani sedimentasi Sungai Wampu dan Sungai Batang Serangan, yang menjadi penyebab utama banjir.
"Kami berharap BNPB dan anggota DPR RI dapat membantu menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PUPR dan instansi terkait. Ini adalah kewenangan provinsi dan pusat, dan besar harapan kami masalah ini bisa segera diselesaikan," ujar Faisal Hasrimy.
Menanggapi hal ini, anggota DPR RI Komisi VIII Ashari Tambunan berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke Komisi DPR terkait dan Kementerian PUPR.
"Meski ini bukan bagian dari komisi saya, saya akan memastikan isu ini sampai ke pihak yang berwenang, karena ini adalah tanggung jawab bersama untuk Sumatera Utara," tegasnya.
Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melaporkan bahwa wilayah Sumut menghadapi puncak musim hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdasarkan data dari BMKG. Hal ini telah menyebabkan beberapa kejadian banjir dan longsor yang merusak infrastruktur serta menimbulkan korban jiwa dan pengungsian.
"Pemprov Sumut terus melakukan respon cepat penanganan darurat dan bantuan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama menghadapi bencana ini," ujar Fatoni.
Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian juga menekankan pentingnya pelaporan status darurat oleh pemerintah daerah agar bantuan dapat diberikan dengan cepat dan tepat sasaran. "Kami siap membantu, tetapi laporan dari daerah harus segera disampaikan dan diverifikasi," katanya.
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Langkat menerima Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp 200 juta, serta bantuan logistik berupa mesin gergaji rantai, tenda, sembako, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama BNPB kepada Pj Bupati Langkat.
Dengan bantuan ini Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy optimis langkah mitigasi bencana dapat ditingkatkan untuk meminimalisir dampak banjir dan bencana lainnya di Kabupaten Langkat. "Kami akan memanfaatkan bantuan ini secara optimal untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana," tutupnya.
Langkah strategis dan kolaborasi lintas instansi diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi Kabupaten Langkat dalam menghadapi ancaman bencana.
