Tapanuli Utara (ANTARA) - Penjabat Bupati Tapanuli Utara Dimposma Sihombing menyampaikan nota jawaban dan mengapresiasi pendapat dan saran masukan dewan.
Pendapat dewan itu disampaikan Mangoloi Pardede dari Badan Anggaran DPRD Taput, Sabungan Parapat dari Fraksi PDIP, Poltak Sipahutar dari Fraksi Perindo, Ferry Leonard Silitonga dari Fraksi Golkar, Lamro Maron Manalu dari Fraksi Nasdem, Timmas Sitompul dari Fraksi Gerindra Hanura, Terri Siregar dari Fraksi Demokrat, dan Sahala Lumbantoruan dari Fraksi PKB.
"Terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang memberikan perhatian dalam mengawal kesinambungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara," ujar Pj Bupati Dimposma saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Taput dalam agenda penyampaian nota jawaban di gedung dewan, Jumat (29/11).
Dimposma menyampaikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan atas pendapat yang disampaikan anggota dewan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dinas perumahan dan kawasan permukiman, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Selanjutnya soal dinas pertanian, aparatur, penanggulangan bencana daerah, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, sekretariat daerah, dinas pariwisata, dinas komunikasi dan informatika, serta dinas kependudukan dan catatan sipil.
Menurutnya, pendapatan daerah akan dapat diwujudkan dengan sejumlah upaya seperti peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi potensi yang dimiliki, dan meningkatkan capaian realisasi pendapatan daerah ke depan melalui penyusunan regulasi pajak dan retribusi daerah, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta penerapan sejumlah upaya lainnya.
Pada kesempatan itu, Dimposma juga mengapresiasi perhatian dewan atas beban APBD untuk belanja pegawai yang begitu tinggi hingga mengakibatkan berkurangnya belanja modal.
Terkait pengelolaan keuangan, Dimposma juga menjelaskan bahwa utang daerah sebesar Rp.171.338.256.455 merupakan sisa kewajiban pinjaman pemulihan ekonomi nasional dari PT SMI tahun 2020 dan 2021.
Harapnya, jawaban dan penjelasan yang disampaikan mampu menjawab pendapat badan anggaran, dan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Taput serta menjadi informasi dan pertimbangan bagi para dewan untuk persetujuan bersama RAPBD 2025.
