Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) memastikan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medan tidak terganggu dampak banjir pada saat pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Langkah mitigasi sudah dilakukan sebagai upaya minimalkan risiko mengingat Medan sedang memasuki musim hujan yang intens dan memicu kekhawatiran akan banjir," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Anak Agung Gde Krisna di Medan, Rabu.
Agung mengatakan pihaknya memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga meski hujan deras berpotensi menyebabkan genangan.
“Kami memastikan bahwa fasilitas dan pengamanan di Rutan dan Lapas Medan berjalan dengan baik. Meskipun dilanda banjir, saya berpesan agar semua pihak tetap waspada dan menjaga kerja sama,” ucap dia.
Agung mengatakan sarana dan prasarana TPS telah memenuhi standar yang inklusif, seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Pihaknya memastikan bahwa setiap warga binaan, termasuk yang kebutuhan khusus dan lansia, dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan setara.
"Semua sarana sudah kami siapkan untuk mendukung hal pilkada agar berjalan aman dan damai," ucap dia.
Agung menambahkan pilkada adalah hak dasar yang harus dijamin bagi setiap individu, termasuk warga binaan.
"Saya melihat kesiapan yang sangat baik di TPS ini, mulai dari petugas yang ramah hingga fasilitas yang mendukung partisipasi semua pihak,” tutur Agung.
Secara keseluruhan, Kemenkumham Sumut menyebut sebanyak 24.258 warga binaan pemasyarakatan masuk daftar pemilihan tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024.
Selain itu, sebanyak 7.078 orang masuk DPT pemilihan bupati-wakil bupati dan 3.197 orang masuk DPT pemilihan wali kota-wakil wali kota serta terdapat 1.452 orang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).
Keseluruhan jumlah DPT maupun DPTb tersebut berada di lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga khusus anak (LPKA) di wilayah Sumut.
