Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, meminta jajarannya mencermati data masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) di wilayah perbatasan Sumut dan Sumatera Barat (Sumbar).
Anggota Bawaslu Madina Bambang Saswanda di Panyabungan, Jumat, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada jajarannya, baik panwascam maupun pengawas kelurahan atau desa (PKD) untuk serius memperhatikan secara cermat terhadap hak pilih pemilih di wilayah perbatasan itu.
Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan demi mengantisipasi data ganda antarperbatasan provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Jarak TPS di Kecamatan Ranto Baek, Sumut dengan Pasaman Barat, Sumbar itu sangat dekat, bisa jalan kaki 15 menit sudah sampai. Ini harus diperhatikan validitas data pemilih agar tidak ada nantinya data pemilih yang ganda," katanya.
Menurut Kordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Madina ini, pengalaman Pemilu 2024 lalu cukup berhasil mengantisipasi data ganda di perbatasan Sumut- Sumbar, sehingga ia menekankan agar strategi yang digunakan pada Pemilu lalu diadaptasi kembali pada Pilkada 2024.
"Perbatasan antarprovinsi itu menjadi krusial karena konsekuensi validitas data mempengaruhi lingkup provinsi sekaligus, mempengaruhi DPT dua provinsi nantinya," katanya.
Sementara Anggota Bawaslu Madina lainnya Asrizal Lubis menyebutkan juga hal tidak kalah penting diperhatikan adalah memastikan pengawalan data pemilih di wilayah perbatasan antarkabupaten.
"Kami mengingatkan jajaran agar memberikan perhatian penuh terhadap wilayah perbatasan antarkabupaten, seperti Kecamatan Siabu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan," katanya.
Ia berharap kepada jajarannya dapat melakukan pengawalan data pemilih ini dengan selalu berkoordinasi sesama penyelenggara pemilu, dan memastikan tidak ada pemilih yang terdaftar di dua kabupaten tersebut.
"Ini butuh pencermatan yang serius, kita tahu bahwa ada warga Tapanuli Selatan yang berdomisili di wilayah Madina, begitu juga sebaliknya, sehingga hal ini harus dipastikan tidak ada data ganda," katanya.
Bawaslu Madina sebut DPS pilkada di wilayah perbatasan perlu dicermati
Jumat, 23 Agustus 2024 19:19 WIB 1177