Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni meminta seluruh bupati wali kota agar memanfaatkan data super prioritas dalam melakukan intervensi atau pendampingan makanan guna menekan prevalensi stunting di wilayah itu.
Hal itu disampaikannya pada acara launching Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumatera Utara yang dihadiri Kementerian Kesehatan dan pemangku kebijakan terkait lainnya di Medan, Selasa.
Pada kesempatan itu, mantan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan itu juga menyampaikan beberapa hal dalam mempercepat penanganan stunting di wilayah ini.
Agus Fatoni mengatakan bahwa pihaknya mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang intervensi balita bermasalah gizi serta menyelenggarakan pertemuan dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terkait tindak lanjut intervensi serentak.
Selain itu, Agus Fatoni juga meminta untuk segera menerbitkan Surat Edaran Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi yang ditujukan kepada Ketua TPPS Kabupaten/Kota tentang perintah melaksanakan pertemuan dengan kepala puskesmas terkait update pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana salur puskesmas untuk pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal sebulan dua kali.
"Kami akan mengadakan pertemuan dengan TPPS inti terkait rencana pelatihan kader posyandu untuk penimbangan dan pengukuran serta akan diadakan pertemuan dengan tim pakar gizi di level provinsi dalam menyusun menu PMT," ujar Agus Fatoni.
Agus Fatoni menyebut Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumatera Utara ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan stunting di wilayah ini.
Untuk itu, dia berharap seluruh pemangku kebijakan terkait untuk berkolaborasi secara maksimal dalam menekan stunting tersebut.
Fatoni juga meminta bupati wali kota untuk mengeluarkan surat keputusan yang memerintahkan seluruh kepala puskesmas melakukan pemetaan anggaran BOK yang dikelola oleh puskesmas untuk intervensi PMT dua minggu, PMT empat minggu dan PMT delapan minggu yang bermasalah dengan gizi.
Kemudian, lanjut dia, kepala daerah juga diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan BOK dana salur puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal kepada Ketua TPPS kabupaten/kota sebanyak dua kali sebulan dan atau dua minggu sekali.
"Saya juga meminta kepala daerah untuk memberikan edukasi rutin pada sasaran dan memastikan keterlibatan Babinsa dan Babinkamtibnas dalam monitoring penyaluran PMT berbahan pangan lokal," kata dia.
Selain itu, Fatoni meminta Ketua TPPS untuk memanggil dan melaksanakan pertemuan dengan kepala puskesmas yang bertujuan untuk memerintahkan mereka untuk memberikan PMT lokal secara rutin ke sasaran sesuai juknis Kemenkes.
“Kepala puskesmas juga diminta untuk menugaskan kader posyandu melakukan penimbangan setiap minggu dan pengukuran per bulan untuk semua sasaran yang diintervensi PMT bersama-sama dengan kader PKK," ujar dia.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Sumatera Utara berhasil turun menjadi 18,9 persen atau berkurang sekitar 2,2 persen dari tahun 2022 sebesar 21,1 persen
Direktur Gizi Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Lovely Daisy dalam kesempatan itu menyampaikan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menekan prevalensi angka stunting.
Dia berharap kepala daerah mampu melakukan penguatan pelaksanaan posyandu serta meningkatkan kemampuan kader dalam melakukan rujukan jika ditemukan balita dengan masalah gizi.
Selain itu, meminta untuk melakukan penguatan peran dokter dalam penerimaan kasus rujukan dari posyandu serta pendampingan hingga evaluasi pelaksanaan PMT lokal juga percepatan intervensi pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil kurang energi kronik.
"Serta pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PMT lokal melalui aplikasi e-PPBGM dan peningkatan koordinasi lintas sektor," ujar dia.
