Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menurun angka prevalensi stunting sebesar 2,2 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yakni 18,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar 21,1persen.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, di Medan, Kamis, mengatakan upaya pengendalian prevalensi stunting di wilayahnya menjadi prioritas daerah yang harus menjadi perhatian semua pihak.
"Inilah upaya kita menekan angka stunting hingga mencapai target. Kita terus berupaya pada tahun ini, kita anggarkan sebanyak Rp370 miliar, kita optimis stunting bisa capai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 14 persen," ujar Hassanudin.
Selama tahun 2023 pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait telah melakukan berbagai upaya kolaboratif untuk menekan angka stunting sehingga bisa menurunkan angka stunting sebesar 2,2 persen.
"Berbagai program yang dijalankan penguatan kelembagaan seperti penguatan peran posyandu dan koordinasi lintas sektor," kata dia.
Kemudian memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.
Selain itu telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98 persen, membentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Pada tahun 2024, dia melanjutkan Pemprov Sumut
menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar untuk menangani permasalahan stunting di wilayah itu.
Dalam anggaran tersebut, Orang nomor satu di Pemprov Sumut ini optimistis pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait mampu mencapai target nasional pada tahun 2024.
Sesuai data SKI 2023, Sumut berada di urutan sembilan dengan angka prevalensi stunting terendah se-Indonesia. Angka prevalensi Sumut tersebut juga berada di bawah angka prevalensi nasional yakni 21,5 persen.
“Kita juga berada di bawah nasional, tapi tahun ini kita kejar target 14 persen. Kita pasti bisa,” kata Hassanudin.
Namun, dikatakannya, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, salah satunya akses layanan kesehatan di daerah terpencil.
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Sumut berkomitmen terus meningkatkan efektivitas program intervensi yang ada, sembari mengembangkan inisiatif baru yang lebih inovatif dan terarah.
“Misalnya percepatan intervensi langsung pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja," kata dia.
