"Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi," tukasnya.
Hal tersebut harus dapat dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk Merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada. Dua even besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri.
Tahun 2024 akan berlangsung Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur/wakil gubernur dan 514 bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota.
"Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama, katanya.
Ia percaya Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila, dan UUD 1945.
Saat ini, sambungnya lagi, program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.
Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat.
Untuk itu, ia mengajak pengurus Korpri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. (Adv)
