Kado berupa penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada 152 ASN, Rabu (29/11), usai upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia di halaman Balai Kota Pematang Sianar.
Satyalancana Karya Satya diberikan kepada para ASN yang sudah mengabdi selama 30 tahun sebanyak tiga orang, selama 20 tahun (25 orang) , dan selama 10 tahun (124 orang).
Pemberian penghargaan ini oleh Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, Pejabat Sekretaris Daerah Mulyono ST MSi dan para asisten Pemkot Pematang Siantar.
Selanjutnya dr Susanti bersama Pejabat Sekretaris Daerah Mulyono memotong kue ulang tahun Ke 52 Korpri.
Sebelumnya, Wali Kota dr Susanti selaku inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH.
"Saya, atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional dan juga pribadi, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada para anggota Korpri di manapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan RI di luar negeri".
Zudan Arif juga mengucapkan terimakasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut, katanya, tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.
Di momentum ulang tahun Ke 52 ini, Prof Zudan mengajak ASN untuk semakin meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN.
Dituliskan, keberhasilan Indonesia melewati Pandemi COVID-19 dengan baik, dan dipuji khalayak internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas, adalah bagian dari kerja keras para ASN.
Selain itu ASN anggota Korpri berperan aktif dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar, terangnya.
Masih kata Zudan Arif, semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
Makanya, Prof Zudan meminta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, dan Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik.
Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi.
"Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi," tukasnya.
Hal tersebut harus dapat dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk Merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada. Dua even besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri.
Tahun 2024 akan berlangsung Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur/wakil gubernur dan 514 bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota.
"Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama, katanya.
Ia percaya Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila, dan UUD 1945.
Saat ini, sambungnya lagi, program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.
Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat.
Untuk itu, ia mengajak pengurus Korpri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. (Adv)
