"Diisi tokoh yang mampu membina komunikasi para kepala daerah di Kaldera Toba. Untuk sisi pembiayaan, selain APBD juga ada CSR dari BUMN maupun swasta," katanya.
Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut Sumut Zumri Sulthony menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi secara maraton kepada seluruh daerah di kawasan Danau Toba.
"Kami mengundang Bappeda, Dinas Pariwisata juga pemerintahan desa. Masalah yang kami bahas ini telah menjadi perhatian pusat baik Kemenparekraf dan Kementerian Investasi," ujarnya.
Zumri mengatakan, masukan dari PPDT akan dicatat dan akan ditindaklanjuti. Ia berharap nantinya Badan Pengelola tidak hanya berupaya keluar dari sanksi UNESCO melainkan terus melakukan pengembangan berkelanjutan.
"Kami berterima kasih dan berharap ke depan terus memperkuat koordinasi demi kemajuan Danau Toba," ucapnya.
Sebelumnya, pembahasan ini berawal dari keputusan UNESCO yang memberikan kartu kuning kepada Kaldera lantaran minim aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua DPRD Sumut- PPDT bahas langkah penyelamatan Kaldera Toba
Ketua DPRD Sumut dan PPDT bahas langkah penyelamatan Kaldera Toba
Rabu, 25 Oktober 2023 23:07 WIB 2345
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting dan Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PPDT) membahas langkah penyelamatan Kaldera Toba. (ANTARA/HO-DPRD Sumut)
