Sumatera Utara alokasikan Rp346 miliar untuk tangani stunting

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mengalokasikan dana Rp346 miliar untuk mempercepat penanganan stunting pada anak di wilayahnya.

"Untuk percepatan penurunan stunting itu, Pemprov Sumut telah menganggarkan sekitar Rp346 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif," kata Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Rabu.

Intervensi spesifik mencakup upaya untuk mengatasi penyebab langsung stunting seperti pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak, pencegahan infeksi, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sedangkan intervensi sensitif mencakup upaya penanganan penyebab tidak langsung stunting, antara lain melalui penyediaan sarana air bersih dan sanitasi layak.

Penjabat Gubernur meminta organisasi perangkat daerah terkait memastikan intervensi spesifik dan sensitif untuk menanggulangi stunting terlaksana dengan baik.

"Mari kita pastikan intervensi ini terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran," kata Hassanudin.
 
"Stunting ini masalah kita bersama, masalah nasional. jika dengan perencanaan sudah bagus, eksekusi programnya bagus, maka target yang kita inginkan pastilah tercapai," kata Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Hassanudin mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya penurunan stunting, gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara sudah turun menjadi 21,1 persen dari 25,6 persen pada tahun 2021.

"Dengan bersinergi, penurunan stunting hingga menjadi 14 persen pada tahun 2024 akan cepat tercapai," kata Hassanudin.

Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara Munawar Ibrahim mengatakan bahwa prevalensi stunting di Sumatera Utara ditargetkan bisa turun menjadi 18 persen pada tahun 2023.

"Jika ini tercapai, ini akan memudahkan kita mencapai target 14 persen di tahun 2024," katanya.