Wagub: Penunjukan Hassanudin sebagai Penjabat Gubernur Sumut sudah tepat

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengatakan penunjukan Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin sebagai Penjabat Gubernur Sumut sudah tepat karena yang bersangkutan pernah bertugas di provinsi tersebut.

"Pak Hassanudin kita tahu semua ya, beliau pernah Kasdam, beliau masuk Pangdam Aceh dan kembali lagi menjadi Pangdam I Bukit Barisan," ujar Musa Rajekshah kepada wartawan di Medan, Senin.

Pria akrab disapa Ijeck ini meyakini Hassanudin paham dengan kondisi Sumut dan kemajemukan masyarakat dari suku dan agama, termasuk tentang geopolitik hingga segala sesuatunya.

"Saya cukup senang karena yang menjadi penjabat gubernur orang yang mengenal Sumatera Utara ini. Setidaknya beliau arahannya paham. Sudah bisa menilai masukan yang benar untuk jalannya pemerintahan yang lebih baik ke depannya," kata Ijeck.

Ijeck mengungkapkan masa jabatan penjabat gubernur Sumut cukup lama sehingga diperlukan sosok pemimpin yang tahu betul tentang Sumut.

"Bukan sebentar, tapi cukup lama. Apalagi menghadapi pileg dan pilpres, harus lebih baik memahami kondisi daerah, biar kondusif daerah kita," jelas Ijeck. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku tidak mempermasalahkan keputusan penunjukan penjabat gubernur, karena hal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.

"Aku tak perlu dengar siapapun penjabat gubernur itu karena itu keputusan pusat," ujar Edy Rahmayadi.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu berharap Mayjen TNI (Purn) Hassanudin yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sumut dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

"Ini organisasi yang mempunyai tugas dan jabatan yang terurai menyejahterakan masyarakat," kata Edy Rahmayadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara menggantikan Edy Rahmayadi yang akan berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023.

Nama Hassanudin yang pernah menjabat sebagai Pangdam I/BB ini muncul ke publik usai Kemendagri menggelar rapat Tim Penilai Akhir bersama Presiden Joko Widodo, Kamis (31/8).