Ingin dirikan MPP, Bupati Labura koordinasi ke MenPAN-RB

Aekkanopan (ANTARA) - Pemkab Labuhanbatu Utara berencana mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP). Untuk itu Bupati Labura Hendriyanto Sitorus SE MM berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) di Jakarta, Jumat (17/3).

Didampingi Wabup H Samsul Tanjung ST MH dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), bupati dan rombongan diterima Asisten Deputi (Asdep) Pelayanan Publik Ajib Rakhmawanto di Ruang Sriwijaya II Kantor Kemen PAN-RB  di Jakarta.

Pada kesempatan itu bupati menyampaikan maksud kedatangan mereka. “Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara akan mendirikan Mall Pelayanan Publik dalam waktu dekat. Terkait itu kiranya Kementerian PAN dan RB memberikan arahan dan dapat memberikan rekomendasi perihal pembangunan MPP dan mendampingi kami sehingga kami bisa membentuk nall tersebut sesuai aturan yang ada,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Hendriyanto menyampaikan persiapan pendirian MPP seperti gambar rancangan pembangunan secara tiga dimensi, lokasi tempat-tempat pelayanan, jenis layanan dan lainnya.

Menanggapi hal itu, Ajib Rakhmawanto menjelaskan aturan dan perkembangan MPP di Indonesia. Menurutnya, saat ini baru berdiri 115 MPP di Indonesia. Berarti masih ada 394 Kab/Kota belum punya. MPP tersebut dibentuk dalam rangka membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. 

“Oleh karena itu, MPP seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di Indonesia. Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia," jelasnya.

Dijelaskannya, mendirikan MPP tidak harus membangun gedung baru yang besar dan megah. Tetapi bagaimana sistem pelayanan publik berjalan optimal dan bagaimana SDM kita memberikan pelayanan terbaik.