Medan (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Imam Suyudi berharap Rakor Dilkumjakpol dapat menyatukan semua unsur lembaga penegakan hukum, sinergitas, koordinasi semakin solid dan saling menopang satu sama lain.
"Mempererat sesama aparat penegak hukum dalam berkonsultasi lintas penegakan hukum, terutama dalam kriminal lainnya, bidang penanganan kejahatan narkoba maupun kasus," ucap Imam, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus tahun 2023, di Medan, Rabu (15/03).
Imam menyebutkan selain itu dapat memberikan penguatan untuk membangun komitmen bersama dalam melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini telah disepakati antar penegak hukum.
Rapat Koordinasi Dilkumjakpol merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
Rakor Dilkumjakpol Plus adalah sebuah forum yang mempertemukan para aparat penegak hukum yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian Plus Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.
"Keberadaan Aparat Penegak Hukum tidak saja penting, namun juga harus saling terintegrasi dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing.
"Forum Dilkumjakpol bukanlah forum untuk saling mengintervensi antar lembaga penegak hukum, namun bertujuan untuk menyusun langkah penyelesaian bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam rangka pembinaan terpadu," ucap Imam.
Kakanwil menambahkan dalam rapat ini nantinya akan membahas penanganan overstaying tahanan dan overload. Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
"Sinergitas APH dalam menurunkan Over Kapasitas pada Lapas/Rutan khusus untuk narapidana dengan kasus narkotika yang menjadi salah satu penghuni dengan kasus tertinggi serta Layanan Pemasyarakatan pada Masa Transisi Menuju Endemi", kata Imam.
