Jakarta (ANTARA) - Delegasi Pemerintah Republik Indonesia, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengunjungi pusat operasi tim Indonesia Search and Rescue (Inasar) di Kota Antakya, Provinsi Hatay, Turki, Rabu (22/2).
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, dalam kunjungan tersebut Muhadjir didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal dan tiba di lokasi sekitar pukul 12.53 waktu setempat.
Delegasi Indonesia tersebut kemudian menyimak penjelasan dari pemimpin Inasar Yopi Haryadi sambil berkeliling melihat tenda-tenda.
Muhadjir menyampaikan apresiasinya kepada Inasar dalam melakukan misi pencarian dan pertolongan. Dia berharap Inasar bisa menjalankan sisa masa tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan dari dunia internasional.
"Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik untuk sisa tugas-tugas yang bersangkutan dan terus mendapatkan dukungan dari pemerintah Turki, masyarakat Turki; dan tidak lupa karena ini merupakan bagian dari misi UN (PBB), karena itu tugas ini betul-betul sudah bisa mendapatkan kepercayaan bukan hanya sebagai wakil Indonesia tetapi juga wakil internasional yaitu sebagai misi UN," kata Muhadjir.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah mendapatkan lisensi internasional dari PBB sebagai tim pencarian dan penyelamatan urban skala menengah (medium urban search and rescue team). Ke depannya, kata Muhadjir, Pemerintah akan berupaya meningkatkan ke level lebih tinggi.
"Ini akan kami tingkatkan menjadi heavy; dan kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui akan diperlengkapi peralatan-peralatan dan kemampuan kapasitas personelnya untuk bisa kita mendapatkan lisensi untuk tingkat berat pertolongan pencarian dan penemuan kelas berat," tambahnya.
Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk mempersiapkan alokasi anggaran bagi tim itu sesegera mungkin. Alokasi anggaran akan disiapkan melalui kebijakan khusus dari Bendahara Umum Negara (BUN).
"Kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya, nanti supaya dibicarakan alokasi anggarannya. Akan ada kebijakan khusus, mungkin nanti akan diambilkan dari BUN. Jadi, diambilkan dari Bendahara Umum Negara karena di dalam APBN belum tercantum," ujar Muhadjir.
