Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution mengharapkan APBD 2023 yang disepakati Rp7,8 triliun mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengembangkan perekonomian, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Hal ini yang kita maksud menjadi APBD yang sehat dan berbasis kesejahteraan," kata Bobby usai menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) R-APBD 2023 di gedung DPRD Kota Medan, Selasa.
Melalui asumsi-asumsi makro ekonomi itu, lanjut dia, Pemkot Medan menyepakati kerangka anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan.
Dari sisi pendapatan daerah disepakati sebesar Rp7,2 triliun, sedangkan sisi belanja daerah Rp7,8 triliun dan pembiayaan netto disepakati sebesar Rp594,8 miliar.
"Selain itu, melalui APBD ini bisa meningkatkan iklim investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.
Wali kota juga mengatakan Pemerintah Kota Medan telah menetapkan asumsi makro ekonomi dalam KUA tahun anggaran 2023 pada proyeksi yang lebih optimistis.
Seperti produk domestik regional bruto harga berlaku Rp294,3 triliun lebih, pertumbuhan ekonomi di angka 5,5 persen, inflasi lebih terkendali empat persen, dan lain-lain.
Melalui volume R-APBD 2023 yang disepakati itu, ujar dia, diharapkan bisa mencepat dan memperluas pembangunan kota yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Sesuai RPJMD, Pemkot Medan 2023 menetapkan tema pembangunan yaitu 'akselerasi pemulihan kota pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, pembangunan infrastruktur menuju Medan Berkah, Maju dan Kondusif," kata Bobby.
Wali kota harapkan R-APBD 2023 Rp7,8 triliun jaga daya beli masyarakat
Rabu, 14 September 2022 7:38 WIB 1690