Medan (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Medan, Rudiawan Sitorus, mengaku sedang mencari solusi bagi warga di Medan agar mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
"Kita akan mencari informasi dan mendalaminya, sebagai upaya menciptakan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan warga," katanya di Medan, Sumut, Kamis (21/10).
Ia melanjutkan, tidak sedikit warga di daerah ini mengaku tidak mampu membayar iuran BPJS akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai dampak pandemi COVID-19 hampir dua tahun terakhir.
Baca juga: Pemkot Medan terus upayakan turun ke PPKM level 1
Selain itu, kata anggota Komisi III DPRD Kota Medan ini, masyarakat juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan akibat kehilangan pekerjaan.
Data BPJS Kesehatan Cabang Medan menyebut, sekitar dua juta jiwa dari total 2,5 juta penduduk Kota Medan terdaftar di program jaminan kesehatan nasional (JKN), sedangkan 500 ribu jiwa lagi belum terdaftar.
"Ada satu keluarga harus bayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Akibat kehilangan pendapatan dan pekerjaan, mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS," ungkapnya.
Ia menyebut, Pemkot Medan memiliki program BPJS Kesehatan gratis dengan ditanggung oleh APBD sebagai salah satu solusi bagi warga yang tidak lagi sanggup membayar mandiri.
"Kita apresiasi program jaminan kesehatan gratis yang sudah digulirkan sejak lama, dan adanya penambahan tahun depan. Cuma program itu harus didukung pendataan yang jelas," ungkap Rudiawan.
