Sibolga (ANTARA) - Tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi bersama tim dari Pemkab Madina meninjau kesiapan kantor Imigrasi kelas II TPI Sibolga-Madina, di desa Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Rabu-Kamis, (30/6-1/7).
Demikian dijelaskan Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, DR. Saroha Manullang kepada ANTARA, Jumat (2/7), di Sibolga.
Diterangkannya, kunjungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi diawali dengan pertemuan Sekda Pemkab Madina, Gozali Pulungan di ruang kerjanya. Dalam kesempatan itu Saroha menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu untuk melakukan peninjauan di UKK Kabupaten Mandailing Natal.
Baca juga: Sinergi TNI Polri semakin kuat di hari Bhayangkara ke 75
Atas maksud kunjungan itu, Sekda menyambut baik dan berharap agar pembentukan UKK dapat dilaksanakan secepat mungkin.
Dalam kesempatan itu tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi sangat mengapresiasi kesiapan Pemkab Madina dalam hal keseriusannya memfasilitasi pelayanan Imigrasi di Kabupaten Mandailing Natal. Dan hal itu telah diseriusi dengan meneruskan permintaan tersebut ke Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Kami sangat mengapresiasi langkah dari Pemkab Madina terkait dengan adanya keinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan
hadirnya Negara ditengah-tengah masyarakt melalui pelayanan Imigrasi yang difasilitasi dan disupport Pemkab Madina,” ucapnya.
Masih menurut Saroha, kehadiran Imigrasi yang difasilitasi Pemkab Madina adalah bentuk kecintaan Pemda Madina guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan Multi Player Effec nya akan dirasakan daerah tetangga sebelah, seperti Kabupaten Palas, Padangsidimpuan serta Paluta.
Plt Kadis BPKAD Madina, Syahnan Pasaribu dalam pertemuan itu mengatakan, bahwa target untuk peresmian kantor wilayah Imigrasi Madina akan dioptimalkan, dikarenakan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, berupa dokumen pendukung, kemudian hal-hal fisik yang sifatnya mendukung. Dan itu akan segera diselesaikan secepatnya.
“Yang terpenting adalah komitmen dari Pemkab yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Semoga dalam waktu dekat hal ini dapat kita realisasikan, sehingga percepatan peresmian kantor Imigrasi di Madina ini cepat terlaksana,” ucapnya.
Jika dilihat dari kondisi bangunan kantor UKK Madina saat ini sudah 80 persen, tinggal menunggu arahan dan petunjuk dan Direktorat Jenderal terkait legalisasi dan Mou.
Saroha pun menjelaskan, pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Madina, di antaranya, Plt Kadis BPKAD Madina, Syahnan Pasaribu, Sekretaris, Randuk Efendi, Kabid Aset dan Pendapatan, Armin, Kadis PU, Rully Apriandy Lubis beserta rombongan lainnya.
