Medan (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mewacanakan mengundang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait dengan pengembangan kasus alat tes cepat antigen bekas yang terjadi beberapa waktu lalu di Bandara Internasional Kualanamu.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengemukakan hal itu pada hari Jumat (28/5) di Bandara Internasional Kualanamu saat melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah anggota Komisi IX DPR RI lainnya.
"Minggu depan akan kami panggil Gubernur Sumut atau Pangdam dan Kapolda Sumut untuk ke Komisi IX guna mendalami lagi kasus ini agar tidak terjadi," katanya.
Menurut Ansory Siregar, kasus penggunaan alat tes cepat antigen bekas yang dilakukan oleh eks pegawai PT Kimia Farma Diagnostik tersebut merupakan kejahatan korporasi.
Untuk itu, dia meminta agar kasus tersebut ditangani secara tegas, seperti mencabut izin penyelenggaraan tes cepat COVID-19 di Bandara Internasional Kualanamu.
"Ini adalah kejahatan korporasi. Ini adalah kejahatan besar yang harus cepat ditanggulangi," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati sangat menyayangkan terjadinya kasus tersebut.
Menurut dia, kasus itu telah mencoreng nama baik Indonesia karena terjadi di bandara internasional.
"Ini 'kan muruah Indonesia, kita harus menjunjung tinggi posisi Indonesia di mata negara lain. Jadi, ini persoalannya sudah sangat serius, bukan hanya urusan daerah karena menyangkut nama baik Indonesia, apalagi terjadi di bandara internasional," katanya.
Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan lima tersangka kasus penggunaan alat tes cepat antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, yang diketahui berlangsung sejak Desember 2020.
Lima orang tersangka, yakni eks Plt. Branch Manager Laboratorium Kimia Farma Medan, dan empat orang eks pegawai di perusahaan farmasi tersebut berinisial DP, SP, MR, dan RN.
