100 warga unjukrasa minta aparat hukum periksa Kadis PUPR Langkat

Langkat (ANTARA) - Ratusan orang dari Forum Mahasiswa dan Pemuda Aktif Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat (FORMASIS)  melakukan   unjukrasa meminta kepada Kapolres Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat untuk memeriksa Dinas PUPR dikarenakan melambatnya pembangunan jembatan Sungai Mbanyak Kaum Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang serta di duga adanya indikasi penyelewengan anggaran APBD Tahun 2019 sebesar Rp 752.973.000.

Hal itu dilakukan mereka saat berada di Depan Kantor Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Langkat, Senin, dengan Kordinator Lapangan Sutoyo dan Kordinator Aksi Johan Andrean Ginting.

Mereka juga meminta kepada Bupati Langkat agar mencopot Kadis PUPR karena tidak becus dalam menyelesaikan pembangunan jembatan Sungai Mbanyak Kaum Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang.

Baca juga: Dua pelaku penjembretan di Titi Penceng Stabat Langkat diamankan warga

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten Langkat Subianto menyampaikan bahwasanya adanya keterlambatan pembangunan jembatan dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk COVID-19.

"Pembangunan jembatan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan telah adanya perencanaan serta saat ini telah dibangun pondasi baru hingga kelanjutan dengan membuat kerangka atas," katanya.

Baca juga: Curi handphone dalam masjid, dua remaja ditangkap Polsek Pangkalan Brandan Langkat

Selain itu anggaran pembangunan jembatan tersebut akan dimasukkan di dalam P-APBD 2020 dan sekitar bulan September 2020 proyek jembatan tersebut akan di lelang sehingga bulan Oktober 2020 akan segera dilaksanakan dan secepatnya bulan Desember 2020 jembatan akan selesai dikerjakan.

Dari pertemuan itu maka disepakati Selasa (1/9) pihak Dinas PUPR Kabupaten Langkat akan melakuan peninjauan ke lapangan bersama dengan Kabid Bina Marga, Camat Sawit Seberang dan Kepala Desa Sei Litur Tasik guna untuk melakukan perbaikan jembatan alternatif secepatnya guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sebelum dilakukannya pembangunan jembatan.

Sementara itu pernyataan Kepala Dadis PUPR Kabupaten Langkat dan Camat Sawit Seberang siap menerima konsekuensi copot dari jabatan apabila tidak ada realisasi pembangunan jembatan tersebut.